RRI.CO.ID, Lombok Timur - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra'yal Ain Warisin, menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan berbagai program pemerintah daerah. Menurutnya, seberat apa pun tugas dan program yang dihadapi akan terasa lebih ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama.

Hj. Ra'yal Ain menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran yang dihadapi saat ini menuntut seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal keberhasilan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Seberat apa pun tugas dan program yang kita hadapi, jika dikerjakan bersama-sama tentu akan terasa lebih ringan dan hasilnya akan lebih maksimal,” ujarnya, Minggu 5 Juli 2026.

Ia menjelaskan bahwa TP PKK terus berupaya mengambil peran aktif dalam membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, terutama di bidang sanitasi dan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran kelompok kerja (Pokja) yang membidangi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan.

Selain itu, program kesehatan masyarakat juga terus diperkuat melalui layanan Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan membutuhkan dukungan dan keterlibatan banyak pihak agar dapat berjalan lebih efektif.

“Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hj. Ra'yal Ain juga menyoroti dua persoalan sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Lombok Timur, yakni stunting dan pernikahan usia dini. Menurutnya, kedua persoalan tersebut memiliki hubungan yang erat dan harus ditangani secara terpadu.

Ia menjelaskan bahwa pernikahan usia dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi keluarga. Salah satu penyebabnya adalah ketika orang tua harus bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga pengawasan terhadap anak menjadi berkurang karena dititipkan kepada anggota keluarga lainnya.

“Stunting dan pernikahan usia dini merupakan persoalan yang saling berkaitan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga keluarga dapat bersinergi dalam upaya menekan angka stunting dan mencegah pernikahan usia dini. Dengan kerja sama yang kuat, berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat diyakini dapat diatasi sehingga kualitas sumber daya manusia di Lombok Timur terus meningkat.