RRI.CO.ID Nunukan : BPJS Kesehatan menyatakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN turut didukung tata kelola organisasi yang semakin baik dan pengelolaan dana yang akuntabel.

Pujo mengatakan BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Capaian tersebut, menurutnya, menjadi bukti komitmen BPJS Kesehatan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan Program JKN.

Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Selain itu, program tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Kajian itu juga menunjukkan setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen dan berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

Di sisi lain, Pujo mengungkapkan biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik. Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar keberlanjutan Program JKN tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN. Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan pembiayaan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Ia menilai penguatan pembiayaan berbasis gotong royong, efisiensi pelayanan, dan sinergi berbagai pihak menjadi kunci mewujudkan Program JKN yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.