RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2027. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menurunkan angka stunting yang saat ini masih berada di angka 19,8 persen.

Berbagai langkah percepatan terus dilakukan, tidak hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga dengan memangkas faktor penyebab munculnya kemiskinan dan stunting di tengah masyarakat.

"Salah satu penyebab utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah tingginya angka pernikahan dini," kata Kepala DPP KB Kabupaten Dompu, Daryati Kustilawati, Selasa, 19 Mei 2026.

Fenomena tersebut dinilai Umi Yat (sapaan Daryati Kustilawati), menjadi pemicu lahirnya stunting, rendahnya kualitas kesehatan reproduksi hingga tumbuhnya kemiskinan baru.

DPP KB, bergerak cepat dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di daerah itu.

Menurutnya, selain memacu kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Petugas Keluarga Berencana (PKB) di setiap desa dan kelurahan, DPPKB juga memperkuat kolaborasi dengan Kantor Urusan Agama atau KUA di seluruh kecamatan.

Kolaborasi tersebut dinilai efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya calon pengantin.

Bahkan, KUA Kecamatan Dompu berhasil meraih penghargaan atas kontribusinya dalam membantu percepatan penurunan stunting.

Peranan KUA dilakukan melalui pemberian nasihat perkawinan kepada calon pengantin, mulai dari kesiapan mental, kesiapan ekonomi hingga pentingnya kesehatan reproduksi sebelum membangun rumah tangga.

"Kami juga punya 546 Tim Pendamping Keluarga juga telah tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Dompu," katanya.

Tim ini aktif melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dampak buruk pernikahan dini, pergaulan bebas serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.

Umi Yat menegaskan, pernikahan di bawah umur harus dicegah demi menyelamatkan masa depan ibu dan anak dari ancaman kesehatan maupun persoalan kesejahteraan jangka panjang.

"Pernikahan dini memicu krisis multidimensi yang saling berkaitan," katanya.

Dari sisi kesehatan, kondisi fisik remaja yang belum matang menyebabkan tingginya risiko stunting dan gangguan kesehatan reproduksi.

Sementara dari sisi sosial, putus sekolah akibat menikah muda memicu siklus kemiskinan berkepanjangan.

Ia menjelaskan, organ tubuh dan tinggi badan remaja putri sejatinya masih berada dalam tahap pertumbuhan hingga usia 21 tahun.

"Ketika mengalami kehamilan di usia muda, terjadi perebutan asupan gizi antara kebutuhan pertumbuhan ibu dengan perkembangan janin," katanya.

Kondisi itu berpotensi memicu malnutrisi dan melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting.

Selain itu, ibu muda secara psikologis juga dinilai belum matang dan minim pengetahuan tentang pola asuh anak serta praktik gizi seimbang bagi balita.

Dari sisi ekonomi, pernikahan usia anak otomatis menghentikan pendidikan sehingga mereka kehilangan kesempatan mengembangkan keterampilan untuk bersaing di dunia kerja.

Akibatnya, banyak pasangan muda hanya bergantung pada pekerjaan serabutan dengan penghasilan rendah dan belum mandiri secara finansial.

Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup maupun biaya pendidikan anak di masa depan.

Sementara dari aspek kesehatan reproduksi, organ reproduksi remaja dinilai belum matang sempurna sehingga meningkatkan risiko keguguran, perdarahan hebat hingga preeklampsia saat persalinan.

"Secara medis, perempuan usia 15 hingga 19 tahun disebut memiliki risiko kematian lima kali lebih besar saat melahirkan dibandingkan perempuan yang telah berusia di atas 20 tahun," jelasnya.

Kurangnya edukasi kesehatan reproduksi juga memicu meningkatnya risiko Penyakit Menular Seksual atau PMS serta gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi pada pasangan usia muda.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Dompu terus memperkuat edukasi dan kolaborasi lintas sektor guna menekan angka pernikahan dini sebagai langkah strategis menuju penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2027.