RRI.CO.ID, Kupang – Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan dukungan penuh terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT sebagai mitra strategis negara dalam urusan kemanusiaan, kesehatan, dan kebencanaan. Dukungan tersebut ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPRD NTT dan PMI NTT yang digelar pada Jumat, 6 Februari 2026.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menilai kerja-kerja kemanusiaan PMI NTT sangat luar biasa meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari anggaran, sumber daya manusia, hingga tantangan geografis wilayah NTT yang luas. “Di banyak krisis kemanusiaan di NTT, PMI sering hadir lebih dulu daripada negara. Saat darah sangat dibutuhkan, PMI ada. Saat bencana datang, relawan PMI turun tanpa menunggu perintah. Ini kerja kemanusiaan yang nyata,” ujar Winston.

Menurutnya, PMI tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan, melainkan bagian penting dari sistem perlindungan negara terhadap rakyat. “PMI adalah mitra strategis negara. Apa yang dikerjakan PMI NTT sejatinya adalah bagian dari tugas institusional negara untuk melindungi nyawa manusia. Karena itu, mendukung PMI adalah keputusan politik yang bermoral dan berpihak pada keselamatan rakyat,” tuturnya.

Dalam RDP tersebut, PMI NTT menyampaikan kebutuhan mendesak berupa pengadaan alat kesehatan untuk pemisahan plasma darah. Selama ini, dari sekitar 2.500 kantong darah yang dikumpulkan setiap bulan, yang dimanfaatkan baru sel darah merah, sementara plasma darah terbuang sia-sia karena keterbatasan alat.

Padahal, plasma darah memiliki nilai medis yang sangat penting bagi keselamatan pasien. PMI NTT mengusulkan pengadaan alat pemisahan plasma darah dengan kebutuhan anggaran sekitar 2 miliar rupiah.

Menanggapi hal itu, Komisi V DPRD NTT menyatakan sepakat dan siap mendukung penuh. “Kami akan bicarakan dengan pemerintah daerah dan mendorong agar ini bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk PMI bukan sekadar belanja, tapi investasi untuk keselamatan rakyat dan martabat kemanusiaan,” kata Winston.

Selain persoalan alat plasma darah, RDP juga membahas keterbatasan Unit Donor Darah (UDD) di NTT. Hingga saat ini, keberadaan UDD dinilai masih sangat minim dan belum merata.

Bahkan, Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi belum memiliki UDD sendiri dan masih bergantung pada fasilitas milik Pemerintah Provinsi NTT. Di wilayah Daratan Timur, UDD baru tersedia di kabupaten Belu, Rote Ndao dan Sabu Raijua.

Di wilayah Sumba, UDD bahkan belum tersedia sama sekali. Sementara di Pulau Flores, UDD baru terdapat di Kabupaten Sikka.

“Ini persoalan vital, menyangkut hidup dan mati manusia. Karena itu kami minta pemerintah kabupaten/kota serius mendukung pembangunan dan penguatan unit donor darah di daerah masing-masing melalui APBD,” ujar  Winston.

Komisi V DPRD NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dukungan anggaran dan kebijakan bagi PMI NTT, agar kerja kemanusiaan yang selama ini dilakukan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh masyarakat NTT. (DW)