RRI.CO.ID, Kupang – Peran pustakawan kini tidak lagi sebatas menjaga koleksi buku, melainkan berkembang menjadi penggerak literasi digital masyarakat. Transformasi tersebut menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, kolaborasi, inovasi, sekaligus pusat pengembangan sumber daya manusia menghadapi tantangan era digital.

Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Chrismiljanto P.R. Pira, S.S.T.P, mengatakan profesi pustakawan telah mengalami perubahan signifikan. “Pustakawan sekarang bukan hanya mengurus buku di rak, tetapi juga menjadi pengelola perpustakaan digital dan pendamping literasi masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai RRI Kupang, Selasa, 7 Juli 2026.

Menurut Chris, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan justru membuka peluang memperkuat pelayanan informasi kepada masyarakat luas. “AI bukan ancaman bagi pustakawan, melainkan alat yang membantu kami bekerja lebih cepat dan lebih efektif,” katanya.

Ia menjelaskan pustakawan kini berperan membantu masyarakat memilah informasi yang benar di tengah banjir konten media sosial. “Kami mengajarkan masyarakat mengecek sumber, memverifikasi data, dan membedakan informasi valid dengan hoaks,” ujar Chris.

Perpustakaan Provinsi NTT juga menghadirkan berbagai layanan baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin beragam. Layanan tersebut mencakup internet gratis, komputer, kelas literasi digital, bimbingan belajar, bedah buku, pelatihan, hingga ruang komunitas kreatif.

Selain itu, perpustakaan menyediakan layanan ramah disabilitas seperti buku Braille, audiobook, dan fasilitas pendukung lainnya. “Perpustakaan sekarang adalah ruang tiga dalam satu, yaitu ruang belajar, ruang kreasi, dan ruang komunitas,” kata Chris.

Dalam momentum Hari Pustakawan Nasional 2026, 7 Juli 2026 ini, masyarakat diajak memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang bersama untuk belajar dan berdiskusi. “Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun untuk berkegiatan literasi secara gratis, karena perpustakaan adalah milik masyarakat,” ujarnya, mengakhiri. (DB)