‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menjalankan reformasi besar di sektor pendidikan. Langkah awal yang dilakukan yaitu fokus pada pemerataan kualitas sekolah menengah kejuruan (SMK), sinkronisasi data anak putus sekolah, serta penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

‎Langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas bidang pendidikan yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB, Senin, 18 Mei 2026. Rapat dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah NTB, Kepala Dinas Dikpora NTB, Bappeda, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hingga Dinas PUPR dan PKP.

‎Salah satu agenda utama yang disiapkan pemerintah daerah adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini dirancang untuk memindahkan kepala sekolah berprestasi ke SMK yang dinilai masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran.

‎Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan kepala sekolah yang berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap ke dunia kerja akan diberi kesempatan memimpin sekolah lain yang membutuhkan penguatan.

‎“Mereka juga dapat membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan khusus,” kata Aka, sapaan Ahsanul Khalik.

‎Menurut dia, gubernur menginginkan budaya kerja dan keberhasilan yang selama ini hanya tumbuh di sekolah tertentu dapat ditransfer ke sekolah lain agar kualitas SMK di NTB berkembang lebih merata. Program itu akan diuji coba di sejumlah sekolah sebelum diterapkan lebih luas.

Dinas Dikpora NTB diminta segera menyusun petunjuk teknis serta regulasi pendukung yang nantinya diperkuat melalui peraturan gubernur dan keputusan gubernur. Selain membenahi tata kelola sekolah, pemerintah daerah mulai mengarahkan pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat program sertifikasi kompetensi lulusan SMK, pengembangan Global Classes, program magang ke Jepang, hingga penguatan SMA double track.

‎Pemerintah daerah menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan akses magang industri secara bertahap pada 2026 hingga 2027.

‎Iqbal juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha di masing-masing wilayah. Menurut dia, daerah pertambangan harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri tambang, sementara wilayah lain perlu menyesuaikan dengan potensi ekonomi lokalnya.

‎“Harus ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerah masing-masing,” ujar Iqbal.

‎Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi juga menyoroti persoalan tingginya angka anak putus sekolah di NTB. Pemprov menemukan adanya ketidaksinkronan data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama.

‎Akibat perbedaan sistem pendataan itu, sebagian santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tercatat sebagai anak putus sekolah dalam sistem pendidikan nasional.

‎Menurut Aka, gubernur menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui perbaikan statistik semata, melainkan memastikan seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan.

‎Pemprov NTB berencana membentuk tim kecil lintas sektor untuk menyinkronkan data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah. Pemerintah juga akan memperkuat program pendidikan alternatif seperti PKBM, SMA dan SMK terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI untuk mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan.

‎Di saat yang sama, Dinas Sosial dan P3A diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar akses pendidikan lebih merata. Pemerintah daerah juga membuka peluang pembangunan sekolah luar biasa baru berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat.

‎“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” kata Aka.