PBB Tegaskan Kebebasan Navigasi di Selat Hormuz

RRI.CO.ID, New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan dukungannya terhadap kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan di tengah laporan rencana Amerika Serikat mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi jalur tersebut.

Melansir dari Anadolu, pernyataan tersebut disampaikan juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam konferensi pers Senin, 13 Juli 2026. Dujarric menegaskan posisi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak berubah.

Menurutnya, Antonio Guterres secara konsisten mendukung kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Ia juga tidak menyatakan dukungan terhadap penerapan biaya bagi kapal yang melintasi jalur pelayaran tersebut.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran setelah kedua negara kembali saling melancarkan serangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga mengumumkan pemberlakuan kembali blokade terhadap Iran.

Trumo juga mengumumkan rencana mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak dan gas.

Meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut memicu kekhawatiran terhadap keamanan pelayaran internasional dan kelancaran distribusi energi global. Selain itu, Dujarric mengonfirmasi pejabat sementara Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jean Arnault melakukan kunjungan pertamanya ke Iran.

Dalam kunjungan tersebut, Arnault bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Menurut Dujarric, pertemuan tersebut membahas implementasi Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Ia mengatakan kedua pihak juga membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan resolusi tersebut. Arnault turut meminta pandangan Iran mengenai perkembangan situasi di Lebanon.

Selain itu, ia membahas dukungan yang dapat diberikan negara-negara kawasan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan perdamaian, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Lebanon.