RRI.CO.ID, Batam - Dilansir dari Bloomberg Pemerintah militer Myanmar dilaporkan menjadikan remitansi pekerja migran sebagai sumber utama arus devisa negara. Data Kementerian Keuangan yang dikutip Bloomberg menunjukkan bahwa pada 2025 remitansi mencapai sekitar US$5,6 miliar atau setara S$7,1 miliar, menyumbang sekitar 38 persen dari total arus masuk valuta asing. Lonjakan ini terjadi setelah penerapan aturan baru yang mewajibkan pekerja di luar negeri mengirim sebagian pendapatan mereka melalui jalur perbankan resmi.
Kenaikan signifikan tersebut terjadi dibandingkan dengan 2022, ketika remitansi hanya tercatat sekitar US$670 juta, setahun setelah militer mengambil alih kekuasaan. Pada 2024, otoritas memberlakukan aturan yang mewajibkan pekerja migran mengirimkan 25 persen pendapatan melalui bank resmi. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berdampak pada perpanjangan paspor dan hak untuk bekerja di luar negeri, sehingga secara efektif mengarahkan aliran dana ke sistem perbankan yang terhubung dengan pemerintah militer.
Menurut sejumlah analis, kebijakan tersebut memperkuat likuiditas valuta asing di tengah tekanan sanksi internasional dan konflik internal yang berkepanjangan. Dr. Kaho Yu dari Verisk Maplecroft menyebut lonjakan remitansi sebagai penopang sistem perbankan yang berada di bawah kontrol ketat. Di saat sumber modal lain menyusut, arus dana dari luar negeri menjadi penyangga penting bagi stabilitas neraca eksternal.
Ekonomi Myanmar sendiri masih menghadapi tekanan berat. Inflasi dilaporkan berada di kisaran 30 persen, sementara investasi asing langsung pada 2025 turun menjadi sekitar US$83 juta. Kondisi ini mencerminkan dampak konflik sipil dan pembatasan internasional yang membatasi akses terhadap pendanaan global. Pemerintah militer menilai penguatan jalur resmi remitansi sebagai bagian dari upaya menstabilkan pasar valuta asing.
Cadangan devisa Myanmar juga terbatas, tercatat sekitar US$8,5 miliar pada Maret 2024 menurut data CEIC. Laporan Bank Dunia pada Desember menyebut remitansi meningkat 46 persen pada tahun fiskal 2024–2025 menjadi US$2,1 miliar, membantu mendorong surplus transaksi berjalan. Namun, prospek jangka panjang dinilai rapuh karena meningkatnya migrasi keluar yang dipicu ketidakstabilan ekonomi dan politik.
Myanmar dikenal memiliki salah satu tenaga kerja migran terbesar di Asia Tenggara, dengan sekitar 10 persen penduduknya bekerja di luar negeri sebelum kudeta. Banyak di antaranya berada di Thailand dan Malaysia. Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebelumnya memperingatkan bahwa kebijakan remitansi wajib dapat mendorong pekerja beralih ke jalur transfer informal, yang dikenal sebagai sistem hundi dan dilarang oleh otoritas.
Sejumlah pekerja migran dan kelompok advokasi juga menyuarakan kekhawatiran terkait pengaitan kepatuhan remitansi dengan layanan administrasi seperti perpanjangan paspor. Amnesty International menilai kebijakan semacam itu berpotensi melanggar hak kebebasan bergerak dan hak untuk mencari nafkah. Sementara itu, sebagian pekerja mengatakan mereka tidak memiliki pilihan selain mematuhi aturan tersebut demi mempertahankan izin kerja di luar negeri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....