Ratusan Pekerja Transportasi Filipina Gelar Mogok Kerja
- 27 Mar 2026 14:56 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Ratusan pekerja transportasi di Filipina melakukan mogok di Manila akibat harga bahan bakar yang melonjak lebih dari dua kali lipat, hingga pemerintah menetapkan darurat energi nasional.
- Koalisi pengemudi menuntut penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga minyak, serta kenaikan tarif dan upah, sementara banyak pengemudi mengaku belum menerima bantuan 5.000 peso dan menghadapi kesulitan ekonomi.
- Pemerintah di bawah Ferdinand Marcos Jr. menawarkan subsidi dan penghematan energi, namun kebijakan darurat dikritik kelompok buruh, sedangkan kalangan bisnis justru mendukungnya.
RRI.CO.ID, Manila — Ratusan pekerja transportasi di Filipina menggelar mogok kerja akibat lonjakan harga bahan bakar yang terjadi. Aksi berlangsung di Manila dan dipicu oleh kenaikan harga solar serta bensin yang dilaporkan lebih dari dua kali lipat.
Situasi tersebut mendorong pemerintah menetapkan keadaan darurat energi nasional, sementara para pengemudi mengaku semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.Mogok kerja selama dua hari ini juga bertepatan dengan kedatangan kapal yang membawa sekitar 700.000 barel minyak mentah Rusia.
Juru bicara Presiden Ferdinand Marcos Jr., Claire Castro, menyatakan kapal Sara Sky berbendera Sierra Leone tiba awal pekan ini. Kapal tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mencari sumber pasokan energi baru.
Langkah itu diambil karena Filipina sebelumnya bergantung pada jalur Selat Hormuz untuk sekitar 98 persen kebutuhan energi. Koalisi transportasi yang memimpin aksi menyampaikan berbagai tuntutan, dilansir dari BBC News, Jumat, 27 Maret 2026.
Tuntutan tersebut termasuk penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga minyak, pembatalan deregulasi, serta penerapan kontrol negara. Mereka juga meminta kenaikan tarif angkutan dan peningkatan upah.
Demonstrasi diikuti banyak pengemudi jeepney, serta pengemudi sepeda motor dan layanan ride-hailing. Sejumlah pengemudi mengaku belum menerima bantuan pemerintah sebesar 5.000 peso meski telah mengajukannya.
Bahkan, ada yang mengantre berjam-jam tanpa hasil dan menghadapi ancaman pengusiran dari rumah kontrakan. Sebagian pengemudi juga mempertimbangkan kembali ke kampung halaman untuk mencari pekerjaan lain.
Dampak mogok mulai dirasakan para komuter di Manila, dengan antrean panjang untuk layanan tumpangan gratis yang disediakan pemerintah. Presiden Marcos sebelumnya menandatangani aturan yang memungkinkan pemotongan pajak bahan bakar ketika harga minyak tinggi.
Pemerintah juga memberikan subsidi, mengurangi layanan feri, dan menerapkan pekan kerja empat hari untuk menghemat energi. Namun kebijakan darurat tersebut menuai kritik dari kelompok buruh.
Mereka menilai pemerintah gagal mengatasi krisis minyak. Di sisi lain, kalangan bisnis menyatakan dukungan karena lonjakan biaya energi mulai memengaruhi operasi perusahaan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....