RRI.CO.ID, Batam: Korea Selatan resmi memberlakukan Undang-Undang Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Act mulai 22 Januari, menjadikannya negara pertama di dunia yang menetapkan aturan keselamatan untuk sistem AI berperforma tinggi atau frontier AI. Aturan ini menempatkan Korea Selatan sebagai pelopor dalam lanskap regulasi AI global.

Kementerian Sains dan Teknologi Informasi Korea Selatan menyebutkan bahwa undang-undang ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor AI domestik sekaligus memberikan perlindungan dasar terhadap potensi risiko teknologi AI yang semakin kuat. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama bukan untuk membatasi inovasi, melainkan membangun kepercayaan publik terhadap pemanfaatan AI.

Undang-undang ini membentuk kerangka kebijakan nasional AI, termasuk pendirian Dewan Presiden untuk Strategi AI Nasional serta Institut Keselamatan AI yang bertugas melakukan penilaian terkait keamanan dan keandalan teknologi. Pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari riset, infrastruktur data, pelatihan talenta, hingga bantuan bagi startup dan ekspansi global.

Untuk meringankan beban pelaku usaha, pemerintah memberikan masa tenggang minimal satu tahun tanpa sanksi administratif. Fokus pada periode ini adalah konsultasi dan edukasi, agar perusahaan memahami apakah sistem mereka termasuk dalam cakupan aturan dan bagaimana menyesuaikannya. Regulasi ini hanya berlaku pada AI berdampak tinggi, AI berperforma tinggi, serta transparansi untuk AI generatif.

Pendekatan Korea Selatan berbeda dari Uni Eropa karena menggunakan ambang batas teknis dalam mendefinisikan AI berperforma tinggi, bukan berdasarkan sektor penggunaan. Penegakan hukumnya juga bersifat ringan dan berorientasi kepatuhan, tanpa sanksi pidana, dengan denda maksimal 30 juta won bagi pelanggar yang mengabaikan perintah perbaikan. Pemerintah menegaskan, regulasi ini adalah langkah awal untuk memastikan AI berkembang secara aman dan tepercaya.