RRI.CO.ID, Bukittinggi – Bupati Tanah Datar Eka Putra menerima kunjungan resmi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda pendataan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati, kawasan Gedung Indo Jolito, Batusangkar.

Kegiatan tersebut menjadi representasi dukungan penuh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap eksekusi program strategis nasional. Output dari sensus ini diharapkan mampu memproduksi basis data ekonomi yang akurat sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan makro maupun mikro.

Dalam proses pendataan tersebut, Bupati turut didampingi oleh Ketua TP PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, Kabag Prokopim Setda Roza Melfita, Sekretaris Dinas Kominfo Efrison, serta Kabid Sandi dan Statistik Dinas Kominfo Busvanelli.

Pantauan di lokasi menunjukkan proses wawancara berjalan hangat dan dialogis. Dua orang petugas sensus yang mengenakan atribut resmi melakukan verifikasi sekaligus pencatatan data indikator ekonomi kepada Bupati Eka Putra beserta istri.

Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, Taufik Amnul Hayat, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi memegang peran krusial dalam menyuplai data yang valid sebagai kompas perencanaan pembangunan di masa depan. Instrumen ini juga menjadi kanal bagi pelaku usaha untuk memetakan kondisi riil serta kendala di lapangan agar mendapat atensi kebijakan dari pemerintah.

"Data yang akurat sangat menentukan kualitas perencanaan. Apabila data yang diperoleh bias, maka instrumen kebijakan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk memberikan jawaban secara jujur sesuai kondisi sebenarnya," ujar Taufik.

Taufik memaparkan, sejak sepak mula sensus di Tanah Datar digulirkan pada 19 Juni 2026, progres pendataan lapangan di wilayah hukum setempat telah menyentuh angka sekitar 22 persen. Sementara itu, untuk data yang telah diverifikasi lengkap berada di kisaran 15 persen dari total target 25 persen pada sisa bulan Juni.

Pihaknya tidak menampik adanya dinamika di lapangan. Beberapa kendala yang masih jamak ditemui petugas antara lain adanya resistensi dari sebagian warga yang enggan didata, hingga kompleksitas butir kuesioner yang dinilai cukup rumit oleh responden.

Merespons hal itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh perangkat daerah—mulai dari tingkat OPD, Camat, Wali Nagari, hingga Kepala Jorong—untuk mengawal ketat dan memfasilitasi kelancaran mobilitas petugas Sensus Ekonomi 2026.

"Sensus Ekonomi ini adalah program nasional yang hasilnya akan menentukan arah kebijakan pembangunan kita. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Tanah Datar untuk menyambut hangat kedatangan petugas sensus, jangan ragu, dan berikanlah data yang sejujur-jujurnya demi kemajuan daerah," pungkas Bupati. (Et)