RRI.CO.ID, Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 yang diraih secara berturut-turut sejak 2013.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis 11 Juni 2026. LHP diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK.

Gubernur H. Muhidin menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP ke-13 merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. “Ini akan menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah, dan rekomendasi dari BPK RI akan kami tindaklanjuti sungguh-sungguh dan tepat waktu,” ujarnya.

Muhidin mengungkapkan, hasil pemeriksaan tahun ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah temuan BPK menurun dari 19 kasus dengan 45 rekomendasi pada tahun lalu menjadi 10 kasus dengan 25 rekomendasi pada pemeriksaan tahun ini.

Sementara itu, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Dr. Slamet Kurniawan, mengatakan LKPD Pemprov Kalsel telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan didukung bukti yang memadai. “Pemprov Kalsel mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar, kecukupan bukti, kelengkapan dan efektifitas pengendalian intern,” katanya.

Meski demikian, BPK masih memberikan sejumlah catatan terkait pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, pengelolaan retribusi aset daerah. Serta pemanfaatan aset Lapangan Golf Swargaloka Banjarbaru yang belum optimal memberikan penerimaan daerah.

Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menegaskan pihaknya siap mendukung tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK RI agar tata kelola keuangan daerah semakin baik. “Kita akan segera selesaikan ini,” ucapnya.

Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut tersebut menjadi indikator konsistensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.