RRI.CO.ID, Sumba : Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus A.R. Kaka, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Wewewa Utara yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Wewewa Utara, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan strategis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Musrenbang tingkat kecamatan tersebut merupakan instrumen penting dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2025–2029. Forum ini berfungsi menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah agar program yang dirumuskan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Dominikus Kaka menegaskan bahwa arah pembangunan daerah berpijak pada visi besar, yakni terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui semangat “Membangun Desa, Menata Kota” sebagai pilar utama kebijakan pembangunan periode 2025–2029 guna menciptakan keseimbangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Pemerintah Daerah juga menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang didukung dengan peningkatan daya saing ekonomi lokal serta tata kelola pemerintahan yang mantap. Wakil Bupati menginstruksikan agar seluruh usulan program yang dihasilkan dalam Musrenbang benar-benar merupakan prioritas utama berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan program dengan arah kebijakan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Setiap rencana kerja, menurutnya, harus disusun secara terukur, realistis, dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa.

Kegiatan Musrenbang ini dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Dapil 2, pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimcam, Camat Wewewa Utara beserta jajaran, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, penggerak PKK, perwakilan NGO, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Partisipasi luas tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam merumuskan rencana pembangunan daerah tahun 2027 yang lebih akuntabel dan tepat sasaran. (Jl)