RRI.CO.ID, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyelaraskan jadwal proyek galian dengan program perbaikan jalan agar tidak saling tumpang tindih. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan dan trotoar yang kembali rusak setelah sebelumnya diperbaiki.

‎Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, menilai proyek galian yang tidak terkoordinasi dengan baik telah mengganggu lalu lintas dan merusak infrastruktur yang baru saja diperbaiki.

‎“Ini sangat mengganggu lalu lintas, itu yang pertama. Kedua, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh dinas terkait seperti perbaikan jalan dan trotoar, justru dirusak lagi oleh adanya galian,” ujar Aan, Rabu 18 Februari 2026.

‎Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan pembangunan di Kota Bandung. Ia mempertanyakan apakah rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Satuan Dinas Teknis maupun instansi terkait sudah melalui proses perencanaan yang matang.

‎“Artinya, kita mempertanyakan bagaimana perencanaan pembangunan di Kota Bandung ini. Apakah rekomendasi yang dikeluarkan itu sudah melalui perencanaan yang matang. Jangan sampai pekerjaan yang sudah bagus justru dihancurkan kembali oleh proyek galian,” tegasnya.

‎

‎Aan menjelaskan, seharusnya terdapat sinkronisasi antara dinas yang menangani perbaikan jalan dengan dinas atau instansi yang melakukan pekerjaan galian, seperti untuk pemasangan utilitas bawah tanah.

‎Ia mencontohkan, jika Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDBM) telah menjadwalkan perbaikan jalan di satu kawasan, maka pekerjaan galian harus dilakukan lebih dahulu sebelum jalan tersebut diperbaiki secara permanen.

‎“Misalnya tahun ini DSDBM akan mengerjakan kawasan A, maka galian harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah semua pekerjaan utilitas selesai, baru dilakukan perbaikan jalan. Jangan sampai jalan sudah bagus, kemudian digali lagi dan rusak lagi,” jelasnya.

‎Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar-dinas serta instansi terkait agar pembangunan berjalan efektif dan efisien. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk perbaikan infrastruktur dinilai berpotensi terbuang sia-sia.

‎DPRD berharap Pemkot Bandung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perizinan dan penjadwalan proyek galian, sehingga ke depan tidak terjadi lagi kerusakan berulang pada jalan dan trotoar yang telah diperbaiki.

‎"Dengan perencanaan yang matang dan komunikasi lintas sektor yang baik, pembangunan infrastruktur di Kota Bandung diharapkan dapat berjalan lebih tertib, minim gangguan, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat," tandasnya.

‎