RRI.CO.ID, Bandung - Rencana arah pembangunan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk tahun 2027 dipastikan tetap bertumpu pada sektor infrastruktur. Evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sektor pelayanan dasar masih memerlukan perhatian ekstra agar roda perekonomian dapat berputar lebih cepat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa pemenuhan akses pelayanan dasar masyarakat mutlak menjadi prioritas utama. Setelah sempat berfokus pada perbaikan jalan provinsi serta fasilitas penerangan dan pengairan, arah kebijakan pembangunan kini mulai bergeser demi menjaga keberlanjutan ekonomi yang merata hingga ke tingkat bawah.

"Pelayanan dasar itu terus disempurnakan dan ditingkatkan. Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan mah itu wajib. Terus jalan, sekarang kalau kemarin kewenangan provinsi kan sudah kita support, mungkin 2027 itu ke desa-desa, ke kota-kota," ujar Iwan. Kamis 16 Juli 2026.

Pergeseran fokus ini terakomodasi melalui pembukaan kembali kamus usulan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pembangunan di tingkat desa, alokasi bantuan keuangan (bankeu) untuk kota/kabupaten, serta pemberian hibah. Pola ini dinilai berbeda dari tahun 2026 yang persentase anggarannya terhitung sangat minim untuk sektor-sektor horizontal tersebut.

Kebijakan ini diambil setelah melihat capaian jalan-jalan provinsi yang dirasa sudah dalam kondisi mantap. Dengan selesainya target utama di tingkat provinsi, Pemprov Jabar kini dapat memperluas jangkauan perbaikan infrastruktur jalan ke area pemukiman dan lingkungan, baik yang berada di wilayah kelurahan maupun pelosok desa.

"Sehingga semua bisa merata perbaikan dan mulusnya jalan. Nah, dengan cara seperti itu, berarti kan akan muncul pergerakan distribusi dan pergerakan ekonomi," tambah legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Kendati komitmen pembangunan tetap berjalan, DPRD Jawa Barat memberikan catatan khusus mengenai kondisi fiskal daerah. Iwan mengingatkan adanya keterbatasan anggaran yang cukup signifikan. Berdasarkan proyeksi rencana pemprov, volume anggaran Jawa Barat pada tahun 2027 diprediksi mengalami penurunan sekitar 4,34 persen, yakni menyusut dari kisaran Rp30 triliun menjadi sekitar Rp28 triliun.

Penurunan ini diakui tidak terlepas dari dinamika keuangan di tingkat pemerintah pusat yang juga sedang menghadapi tekanan. Beberapa dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak daerah dilaporkan belum sepenuhnya tersalurkan secara maksimal, yang pada akhirnya berdampak langsung pada postur APBD perubahan maupun murni di daerah.

"Kita juga akan melihat tahun 2026-nya juga realnya berapa, belum tahu kan. Kemungkinan turun juga gitu, karena memang di anggaran pusatnya juga sedang tidak baik-baik saja," kata Iwan menjelaskan realita keuangan yang dihadapi.

DPRD Jabar pun sepakat dengan keinginan gubernur untuk terus menggenjot akselerasi pembangunan fisik dan nonfisik. Namun, dengan keterbatasan dana yang ada, penentuan skala prioritas secara proporsional menjadi kunci utama agar program yang dicanangkan tidak mangkrak dan tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat Tatar Pasundan.

Selain infrastruktur jalan, Pemprov Jabar juga diarahkan untuk tidak melupakan sektor penunjang lainnya. Beberapa bidang strategis seperti pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan diharapkan tetap mendapatkan porsi perhatian sebagai suplemen dalam mendongkrak ketahanan ekonomi daerah di masa mendatang.