RRI.CO.ID, Bandung - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menilai efektivitas program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang digulirkan Pemprov Jabar dalam mendukung ekosistem usaha lokal di Kota Depok.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, menekankan pentingnya adaptasi teknologi bagi koperasi dan pelaku usaha mikro agar tetap relevan di tengah persaingan pasar. “Koperasi tidak boleh sekadar menjadi badan usaha konvensional, tapi harus mampu bertransformasi menjadi lembaga kemitraan investasi yang modern,” ujarnya. Kamis 9 April 2026.

Lina menambahkan, pendampingan tepat sasaran bagi koperasi dan UMKM di Depok menjadi kunci. “Kota Depok memiliki potensi besar dengan kontribusi UMKM yang signifikan terhadap PDRB. Sinergi kebijakan provinsi dan implementasi di tingkat kota harus berjalan selaras,” jelasnya.

Kunjungan kerja Komisi II ini dilakukan untuk monitoring sekaligus menghimpun data terkait perkembangan koperasi dan usaha mikro binaan Pemprov Jabar. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM (DKUM) Kota Depok memaparkan capaian program, termasuk progres Wirausaha Baru (WUB) dan penguatan perempuan pengusaha.

“Data penyerapan tenaga kerja dan peningkatan omzet pelaku usaha binaan menjadi poin penting yang kami terima. Diskusi juga mencakup tantangan akses pemasaran dan standarisasi produk melalui Rumah Kemasan yang tengah dikembangkan Pemkot Depok,” kata Lina.

Hasil kunjungan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi DPRD Jabar dalam menyusun kebijakan anggaran dan regulasi ke depan. “Komisi II berkomitmen mendorong program inovatif yang memperkuat daya saing koperasi dan UMKM di seluruh Jawa Barat, khususnya Depok sebagai sentra ekonomi kreatif penyangga ibu kota,” tutupnya.