RRI.CO.ID, Bandung - Menjelang Idulfitri, sejumlah tenaga PPPK paruh waktu di beberapa wilayah di Jawa Barat mengeluhkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak penuh. Bahkan, di beberapa daerah, jumlah yang diterima dilaporkan hanya di bawah 50 persen. Kondisi ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, yang menegaskan bahwa hak tenaga P3K harus dipenuhi secara adil.

“Kalau aturan Kemenaker saja mewajibkan perusahaan memberikan minimal satu kali gaji, apalagi negara. Seharusnya hak-hak penting seperti THR ini bisa dipenuhi,” ujarnya, Selasa 17 Maret 2026.

Siti Muntamah mengakui bahwa persoalan keuangan daerah menjadi salah satu faktor utama. “Hari ini Jawa Barat masih punya catatan keuangan yang diuji. Ada penurunan pendapatan bahkan tidak mencapai target, belum lagi ada persoalan gagal bayar. Itu bisa mempengaruhi pembayaran THR,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa THR bukan sekadar angka, melainkan bagian dari kebahagiaan yang tidak tergantikan. “Saya sangat berharap pemerintah provinsi berusaha memenuhi hak-hak penting ini. Senyum dari para pelaku pembangunan di Jawa Barat harus tetap mengembang,” tambahnya.

Siti Muntamah menyebut bahwa mayoritas P3K paruh waktu berasal dari kalangan guru, sehingga dampak keterlambatan atau pemotongan THR sangat terasa. Ia berharap pemerintah provinsi, khususnya di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, dapat membuat kebijakan terobosan.

“Kalau sekarang masih 20 persen, masih ada beberapa hari untuk melakukan langkah-langkah. Saya yakin Pak Dedi bisa. Kalau yang lain bisa, insyaallah yang ini juga tidak sulit,” tegasnya.

Kasus ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DPRD menekankan bahwa pemenuhan hak THR bagi P3K paruh waktu bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan motivasi tenaga pendidik serta aparatur yang berperan langsung dalam pembangunan daerah.