RRI.CO.ID, Gorontalo – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melalui Wilayah Kerja Gorontalo menegaskan pentingnya keakuratan data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, Senin 6 Juli 2026.

Kehadiran Wilker KemenHAM Gorontalo dalam rapat pleno tersebut merupakan bentuk sinergi antarlembaga untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat tetap memperoleh hak pilihnya. Pemutakhiran data pemilih dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus pemenuhan hak asasi manusia di bidang politik.

Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan keakuratan data pemilih harus terus dijaga agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih hanya karena persoalan administrasi.

"Keakuratan data pemilih berkelanjutan sangat krusial agar tidak ada satu pun warga negara di Provinsi Gorontalo yang kehilangan hak pilihnya akibat kendala administratif," ucap Sarton Dali.

Menurutnya, KemenHAM berkomitmen mendukung setiap proses pemutakhiran data yang dilakukan secara transparan, valid, dan akuntabel sebagai bentuk perlindungan terhadap hak politik masyarakat.

"Kementerian HAM akan terus mendukung upaya KPU dalam menghadirkan data pemilih yang akurat karena hak memilih merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara yang harus dijamin," kata Sarton.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Gorontalo menetapkan Berita Acara Nomor 123/TIK.04-BA/75/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Jumlah pemilih yang ditetapkan mencapai 915.402 jiwa, terdiri atas 455.527 pemilih laki-laki dan 459.875 pemilih perempuan yang tersebar di enam kabupaten/kota, 77 kecamatan, serta 729 desa dan kelurahan.

Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni 312.468 pemilih, disusul Kota Gorontalo 150.725 pemilih, Kabupaten Bone Bolango 127.647 pemilih, Kabupaten Pohuwato 117.735 pemilih, Kabupaten Boalemo 111.442 pemilih, dan Kabupaten Gorontalo Utara 95.385 pemilih.

"Kami mengapresiasi keterbukaan proses rekapitulasi dan integrasi data yang dilakukan KPU. Hal ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif sekaligus menjunjung tinggi hak asasi seluruh masyarakat Gorontalo," tambahnya.

Melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, pemerintah dan penyelenggara pemilu diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan data menjelang pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara adil dan setara.