RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mengimbau para pejabat pembina kepegawaian di daerah untuk tidak memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Prof. Zudan mengungkapkan bahwa TPP saat ini menjadi sandaran utama bagi mayoritas pegawai dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan kewajiban finansial bulanan mereka.

"Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan sebagai Kepala BKN dan sebagai Ketua Umum Korpri, agar sebisa mungkin, seoptimal mungkin, TPP itu tidak dikurangi," ujar Zudan saat kunjunganya ke Mamuju, 7 Juni 2026 .

Baca juga: Kemenkum Sulbar Harmonisasi Empat Rancangan Produk Hukum Daerah Majene

Zudan membeberkan realitas finansial yang dihadapi oleh sebagian besar abdi negara saat ini. Menurut datanya, mayoritas ASN langsung mengagunkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka ke lembaga keuangan begitu resmi menjabat.

"Kenapa (TPP tidak boleh dikurangi)? Karena saya paham betul 80 persen itu ASN kita, SK-nya masuk ke bank. Jadi, cicilan bulanan untuk kredit rumah, kredit sepeda motor, untuk kredit membayar anak kuliah, kemudian mobil, itu diandalkan dari TPP itu," jelasnya gamblang.

Oleh karena itu, ia mengetuk hati para pemimpin daerah mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan para pegawainya di daerah masing-masing dengan menjaga stabilitas besaran TPP.

Di sisi lain, Kepala BKN juga menyampaikan harapannya agar kondisi fiskal negara terus membaik. Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi, ia berharap ada ruang untuk kenaikan gaji pokok ASN ke depannya.

Meski demikian, Zudan mengingatkan agar para ASN tidak hanya menuntut hak, tetapi juga sadar akan kondisi riil keuangan negara dan daerah. Kesejahteraan yang meningkat, menurutnya, harus berbanding lurus dengan kontribusi nyata para pegawai dalam mendongkrak pendapatan negara.

"Ini menjadi penting, tentu kita para ASN harus memahami kondisi keuangan negara. Maka kita harus bersama-sama meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan daerah, agar kesejahteraan ASN bisa meningkat," pungkasnya.