RRI.CO.ID, Mataram - Penyelidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana vendor MXGP masih menghadapi kendala. Hingga kini, surat pemanggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB belum mendapat respons Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Kepala Subdirektorat III Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, menjelaskan telah meminta Kemenpar untuk mengirim perwakilan untuk memberikan klarifikasi.

“Sampai sekarang belum ada jawaban ini,” kata Catur, Selasa 12 Mei 2026.

Penyelidik ingin memastikan asal-usul dan alur dana pembayaran vendor dalam penyelenggaraan MXGP 2024. Polisi mendalami kemungkinan adanya perubahan, penarikan, atau pengalihan anggaran yang sebelumnya disebut tersedia untuk dibayarkan ke vendor.

“Untuk mengetahui apakah dana ini yang tadinya ada, ditarik, dihilangkan, atau diganti. Kita tidak tahu. Kan awalnya dana ini ada,” ujarnya.

Catur menjelaskan para vendor telah menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai penyokong ajang balap motocross internasional tersebut. Namun hingga kini, sejumlah vendor mengaku belum menerima pembayaran sesuai kontrak kerja.

Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan dana untuk kepentingan lain di luar pembayaran vendor. Menurut Catur, hal itu penting untuk memastikan ke mana aliran dana penyelenggaraan MXGP tersebut bermuara.

“Sehingga dari vendor MXGP ini kan melaksanakan pekerjaan. Tetapi pada saat pekerjaan sudah dilaksanakan, dananya tidak ada. Kita ingin mengetahui dana ini ke mana sih? Digunakan untuk hal apa?” katanya.

Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda NTB, Arisandi menyebut pemanggilan terhadap Kemenpar dilakukan untuk menggali mekanisme pemberian anggaran dalam pelaksanaan MXGP. Pemeriksaan itu difokuskan pada regulasi dan kebijakan pendanaan dari pusat ke daerah dalam penyelenggaraan event tersebut.

Sejauh ini, penyelidik telah memeriksa sedikitnya tiga vendor sebagai pelapor dan enam orang dari jajaran direksi PT Samota Enduro Gemilang. Polisi juga mengamankan sejumlah dokumen terkait penyelenggaraan MXGP di NTB.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah vendor mengaku belum menerima pembayaran meski pekerjaan telah selesai sesuai kontrak. Beberapa vendor lain juga telah dimintai keterangan oleh penyidik terkait perkara tersebut.