RRI.CO.ID, Sumbawa: Ketua Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zainuddin Sirat, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Agar pelaksanaannya berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Zainuddin mengatakan, program MBG merupakan inisiatif nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

Menurut Zainuddin, sejak awal dirinya menilai program tersebut sebagai langkah strategis, dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Pemenuhan gizi anak, kata dia, menjadi fondasi penting dalam membangun daya saing bangsa di masa mendatang.

“Sejak pertama kali saya mendengar program MBG dari Presiden Prabowo, saya menilai ini program yang sangat strategis untuk mencetak Generasi Emas 2045,” ujarnya, Jumat 27 Februari 2026.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya pemerintah pusat menangani langsung aspek penganggaran dan teknis utama program, tanpa melibatkan pemerintah daerah dalam pendanaan. Kebijakan tersebut, lanjutnya, dimaksudkan agar pelaksanaan berjalan terkoordinasi dan terstandar secara nasional.

Meski demikian, Zainuddin menegaskan pemerintah daerah tidak serta-merta lepas tangan. Masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi tanggung jawab daerah, terutama dalam mendukung kelancaran implementasi di lapangan.

“Pemda tentu tidak tinggal diam. Ada sisi-sisi lain yang tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab daerah,” tegasnya.

Sebagai anggota DPRD, ia menekankan bahwa fungsi pengawasan merupakan tugas konstitusional yang harus dijalankan secara objektif dan profesional. Keterlibatan DPRD dalam meninjau pelaksanaan program di lapangan, menurutnya, merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang sah dalam sistem pemerintahan daerah.

“Kalau kita turun ke lapangan untuk mengecek langsung pelaksanaan MBG, itu bukan melampaui kewenangan. Itu bagian dari tugas pengawasan yang melekat pada kita sebagai wakil rakyat,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kearifan lokal dalam implementasi program. Pengamanan produk pangan lokal, pemberdayaan tenaga kerja setempat, serta jaminan kehalalan produk menjadi sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata berorientasi pada administrasi, tetapi juga memastikan program mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar.

Zainuddin berharap pelaksanaan MBG dapat berlangsung harmonis, apabila seluruh pihak menjalankan peran masing-masing secara proporsional, tanpa intervensi maupun kepentingan tertentu yang berpotensi mengganggu tujuan utama program.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Dampak peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia, katanya, memerlukan proses panjang dan konsistensi kebijakan.

“Program MBG ini tidak akan menunjukkan hasil nyata jika hanya berjalan lima sampai sepuluh tahun. Ini harus menjadi program berkelanjutan,” tegasnya.

Terkait pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat, Zainuddin menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar. Mengingat program masih tergolong baru dan belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.

“Pro dan kontra itu lumrah karena ini program baru dan belum merata. Hasilnya pun tidak bisa dilihat secara kasat mata dalam waktu singkat,” ujarnya.

Namun demikian, ia meyakini program MBG telah melalui kajian dan analisis ilmiah yang matang. Tentunya dengan melibatkan para ahli, perguruan tinggi, serta pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

“Kita harus yakin bahwa program ini bukan tanpa kajian. Sudah melalui proses analisis yang ilmiah, cermat, dan matang dengan melibatkan para ahli dan pihak yang berkompeten,” pungkasnya.