Program Garam Nasional di Sumbawa Masih Dievaluasi

RRI.CO.ID, Sumbawa - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI masih melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan Program Garam Nasional di Kabupaten Sumbawa. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan standar operasional prosedur (SOP) pendirian kawasan garam industri.

Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, menjelaskan bahwa salah satu syarat utama pengembangan garam industri adalah ketinggian lahan yang tidak boleh melebihi 15 meter di atas permukaan laut (MDPL).

“Posisi lahan garam itu harus di bawah 15 MDPL. Kalau di atas itu tidak bisa. Kita sudah mengirimkan peta sesuai dengan luasan yang diminta, yaitu 10.000 hektar. Nanti akan dievaluasi oleh tim dari Kementerian Perikanan,” ujar Suharmaji, Jumat 13 Februari 2026.

Menurutnya, dari total 10.000 hektar lahan yang telah disiapkan Pemda, belum tentu seluruhnya akan digunakan. KKP akan melakukan verifikasi teknis untuk menentukan bagian mana yang memenuhi kriteria, termasuk aspek suhu, ketinggian, dan karakteristik lahan lainnya.

“Yang tahu persis soal teknis garam ini dengan suhu berapa, ketinggian berapa, itu tim dari kementerian. Jadi dari 10.000 hektar itu, mana yang sesuai SOP untuk pendirian garam industri, itu yang sedang dievaluasi,” jelasnya.

Terkait adanya sekitar 2.000 hektar lahan yang sebelumnya masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Suharmaji menegaskan bahwa kawasan tersebut telah dikeluarkan dari tata ruang sebagai lahan pangan berkelanjutan.

“Kalau terkait kawasan pangan berkelanjutan, itu sudah kita keluarkan dalam tata ruang. Memang lokasi itu adalah tadah hujan. Sementara garam tidak mungkin berada di lahan yang memiliki saluran irigasi teknis. Garam itu membutuhkan kawasan panas, tidak bisa dicampur dengan yang dingin,” tegasnya.

Langkah tersebut, lanjutnya, telah mempertimbangkan kesesuaian fungsi lahan agar tidak mengganggu sistem pertanian yang memiliki jaringan irigasi teknis.