RRI.CO.ID, Purwokerto - Pengarusutamaan gender di era digital tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan informasi, memanfaatkan akses dan fasilitas, hingga meningkatkan kualitas gaya hidup. Upaya tersebut didorong Himpunan Wanita Karya (HWK) Kabupaten Banyumas melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan literasi digital.

Sekretaris HWK Kabupaten Banyumas, Titin Kusriyati, menjelaskan HWK merupakan organisasi perempuan yang berdiri sejak 28 Februari 1981 sebagai wadah aspirasi profesi, penggerak politik, dan wadah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor masih perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui pelatihan yang dapat menunjang keterampilan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga.

HWK secara rutin menggelar pelatihan pembuatan produk UMKM, mulai dari makanan hingga kerajinan seperti tas tali kur. Organisasi tersebut juga aktif memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, HWK juga mulai melibatkan generasi muda sebagai bagian dari regenerasi kepengurusan.

Upaya tersebut selaras dengan visi HWK untuk menggerakan perempuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi sehingga mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga.

“Kami memang benar-benar mengutamakan perempuan yang berdaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Titin dalam dialog Pengarusutamaan Gender Pro 1 RRI Purwokerto.

Di sisi lain, HWK memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas anggotanya. Berbagai pelatihan, seperti teknologi informasi, pengelolaan media sosial, hingga public speaking, diberikan kepada anggota dari berbagai kalangan usia agar mampu mengikuti perkembangan era digital.

"Walaupun banyak anggota kami yang sudah sepuh, mereka tetap semangat belajar teknologi. Bahkan banyak yang didampingi anak atau keluarganya agar lebih mudah mengikuti pelatihan," katanya.

Titin menjelaskan bahwa akses terhadap informasi digital menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kesenjangan. Dengan memanfaatkan media sosial secara positif, perempuan dapat memperoleh informasi mengenai pelatihan, peluang usaha, hingga program pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan maupun kesejahteraan. ‘

Ia juga menegaskan pengarusutamaan gender bukan berarti mengutamakan perempuan semata, melainkan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan.

Menurutnya, kesetaraan dan persamaan gender adalah hal yang berbeda. Menurutnya, kesetaraan gender adalah upaya memastikan tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan, sedangkan persamaan gender menggambarkan kondisi ketika kesempatan tersebut benar-benar telah terwujud.

Selain itu, konsep inklusi juga mencakup perhatian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat kurang mampu agar memperoleh akses yang sama terhadap pelatihan, pendidikan, hingga fasilitas publik.

Di akhir diskusi, Titin menegaskan pengarusutamaan gender dan inklusi di era digital perlu terus diperkuat agar seluruh lapisan masyarakat dapat berkembang secara setara.

“Kami berharap agar digitalisasi dapat membuka lebih banyak peluang untuk belajar, berwirausaha, dan meningkatkan perekonomian keluarga. Kesempatan itu harus bisa dinikmati semua kalangan tanpa membedakan gender maupun kondisi sosial,” pungkasnya. (Kartika)