RRI.CO.ID,Tasikmalaya - Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya menyoroti dugaan beredarnya tabung LPG 3 kilogram yang tidak sesuai. Baik dari harga, maupun berat

Perwakilan Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya, Muhamad Santriana Ilham, mengatakan, evaluasi terhadap distribusi LPG 3 kilogram perlu segera dilakukan. Sehingga Masyarakat kecil tidak semakin terbebani.

“Kami juga menemukan indikasi lain. Diantaranya adanya tabung yang diberi tambahan besi pada bagian tertentu sehingga diduga mempengaruhi berat tabung,” katanya, Selasa 30 Juni 2026.

Tidak hanya itu, Serikat Pemuda juga menemukan sejumlah pangkalan dengan jumlah tabung LPG bersubsidi yang dinilai melebihi kebutuhan normal. Ini memunculkan berbagai dugaan, baik penyalahgunaan distribusi maupun praktik pemindahan isi gas dari tabung subsidi ke tabung non-subsidi.

"Ini tentunya masih harus dibuktikan oleh pihak berwenang,” ujarnya.

Perbedaan kode warna dan identitas tabung yang beredar di sejumlah wilayah, juga menjadi sorotan. Maka perlu agar barang bersubsidi milik pemerintah diawasi ketat.

“LPG ini merupakan kebutuhan masyarakat. Sehingga kualitas, isi, dan distribusinya harus dipastikan sesuai,” katanya.

Sementara sebelumnya Serikat Pemuda Kota Tasikmalaya juga melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya, Senin 29 Juni 2026 untuk menyampaikan hal tersebut. Aspirasi ini akan segera ditindaklanjuti DPRD.

"Kami tentunya membutuhkan data yang kuat agar persoalan ini bisa ditindaklanjuti secara objektif. Kami akan sampaikan kepada instansi terkait jika memang ada pelanggaran" kata Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Tjahja Wandawa.

Ia mengakui, perbedaan harga LPG 3 kilogram di lapangan berpotensi memicu penyimpangan distribusi. Hal ini juga menyebabkan kelangkaan di masyarakat.

Terkait dengan audiensi, pihaknya akan menjadwal ulang dengan menghadirkan Hiswana Migas, Pertamina, serta instansi terkait lainnya. DPRD berharap pertemuan lanjutan nanti, dapat menghasilkan solusi konkret.

“Iya agar distribusi LPG 3 kilogram tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan tidak merugikan masyarakat,” katanya.