RRI.CO.ID, Sumba - Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan dana sebesar Rp4,02 miliar untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pulau Sumba. Dana tersebut akan disalurkan melalui tiga satuan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertugas melaksanakan pendataan ekonomi di wilayah tersebut, Waingapu, Senin, 22 Juni 2026.

Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu, Natalia Madiarti, mengatakan dukungan anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026. Selain itu, percepatan realisasi belanja negara juga dilakukan agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Menurut Natalia, kementerian dan lembaga diminta untuk mempercepat realisasi belanja serta pencapaian target kinerja. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendukung pencapaian target output program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satu prioritas Direktif Presiden pada tahun 2026 adalah pelaksanaan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan pendataan lengkap seluruh unit usaha atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam.

Sensus Ekonomi 2026 menjadi sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Pendataan lapangan telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi nasional. Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Pulau Sumba, KPPN Waingapu menyatakan siap menyalurkan dana untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

KPPN juga terus mengimbau satuan kerja mitra untuk meningkatkan disiplin anggaran guna menjaga kesinambungan APBN dan mendukung keberlanjutan fiskal nasional. (YB)