RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna mengevaluasi jalannya program MBG di Bale Tawangarum pada Kamis, 16 Juli 2026.

Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, jajaran Forkopimda, Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), hingga para mitra yayasan selaku pengelola SPPG. Rakor berfokus pada evaluasi enam bulan pertama pelaksanaan program MBG di tahun 2026.

Ditemui setelah membuka acara, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, memberikan peringatan keras (last warning) kepada seluruh mitra dan pengelola SPPG agar menjaga amanah dengan baik, mengingat program strategis ini menggunakan anggaran negara dan menyangkut kesehatan langsung masyarakat Surakarta.

"Rakor MBG karena ini mulai lagi berjalan di kegiatan belajar mengajar. Saya warning, SPPG di Surakarta, saya mohon mitra yayasan, SPPI yang bertugas semua mengedepankan asas kemanfaatan. Ini dari uang rakyat dan ini masalah nyawa, makanan yang masuk ke warga saya. Jadi, kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapa pun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita," kata Respati Ardi.

Wali Kota juga menegaskan komitmen Pemkot Surakarta bersama Forkopimda dan Satgas MBG untuk terus mengawal jalannya program ini demi mewujudkan gerakan "Solo Zero Accident MBG". Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa Pemkot Surakarta telah melayangkan surat moratorium dapur baru sejak Februari 2026 guna memastikan sistem dan data penerima manfaat benar-benar siap dan matang terlebih dahulu.

Sementara itu, Wakil Ketua Satgas MBG Surakarta, Purwanti, menjelaskan bahwa evaluasi difokuskan pada kepatuhan tata kelola sesuai petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP).

Catatan kritis yang ditemukan di lapangan meliputi pentingnya pemantauan suhu gudang penyimpanan, sirkulasi udara di ruang masak, kesiapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga pengelolaan sampah organik maupun non-organik secara mandiri oleh pihak SPPG.

"Jadi rakor hari ini merupakan rakor untuk evaluasi enam bulan pertama program MBG di tahun 2026 ini. Jadi saat ini memang kita sudah ada 74 SPPG yang beroperasional di Kota Surakarta dan kita ingin memastikan bahwa mereka melakukan tata kelola yang benar sesuai dengan juknis dan sesuai dengan SOP," ucap Purwanti.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa yang terpenting saat ini dan menjadi perhatian Satgas adalah kepatuhan terhadap para dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait alur masuk bahan masakan hingga pemantauan dalam gudang.

"Yang menjadi perhatian Satgas memang kaitannya dengan kepatuhan ya, kepatuhan dalam hal mulai dari alur masuk bahan, pemantauan suhu di dalam gudang, sirkulasi udara di tempat masak, hingga pengelolaan sampah," ucapnya menambahkan.

Saat ini, program MBG di Surakarta telah menjangkau lebih dari 170.000 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah siswa sekolah, sementara sekitar 11.000 penerima manfaat berasal dari kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita).

Melalui rakor evaluasi ini, Satgas MBG Surakarta berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja dapur SPPG yang sudah ada, agar kualitas gizi, sanitasi dapur dan ketepatan sasaran program MBG dapat berjalan dengan maksimal tanpa kendala di lapangan. (JK)