RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Bantuan tersebut menyasar puluhan ribu warga di sejumlah daerah yang mulai mengalami krisis air bersih.

Bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.258.000 liter atau setara 660 tangki sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026. Bantuan tersebut telah menjangkau 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, di antaranya Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, langkah penanganan dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan kekeringan yang telah disusun pemerintah kabupaten dan kota. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan bentuk intervensi yang dibutuhkan masyarakat.

“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping (pemetaan). Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” kata Luthfi melalui keterangan yang diterima RRI, Kamis, 16 Juli 2026.

Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah, hingga pertengahan Juli 2026 terdapat 16 daerah yang telah menetapkan status siaga kekeringan. Daerah tersebut meliputi Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.

Menurut Luthfi, setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemerintah daerah kini fokus menindaklanjuti hasil pemetaan menjadi langkah operasional yang konkret.

“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” ujarnya.

Penanganan kekeringan juga dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Selain pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dukungan datang dari BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat langkah mitigasi dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan pada 9 Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau.

Luthfi menegaskan koordinasi penanganan kekeringan terus dilakukan bersama seluruh pemerintah daerah. Ia meminta daerah yang telah memetakan wilayah rawan segera menyiapkan langkah-langkah teknis agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Selain distribusi air bersih, Pemprov Jateng juga menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi dampak kekeringan. Upaya tersebut meliputi pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur air bersih, konservasi sumber daya air, hingga edukasi penggunaan air secara hemat kepada masyarakat.