RRI.CO.ID, Kupang- Konsep Blue Economy atau Ekonomi Biru menjadi peluang emas bagi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor kelautan. Namun pemanfaatan potensi laut NTT dinilai masih menghadapi tantangan besar pada aspek hilirisasi produk dan strategi pemasaran di tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut ditegaskan oleh Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Dr. Chairul Pua Tingga, S.Sos., M.M., dalam program Obrolan Akamsi di RRI Pro 4 Kupang, Rabu 8 Juli 2026. Menurutnya, NTT tidak boleh lagi sekadar menjual bahan mentah hasil tangkapan laut, namun harus memasarkan dan bukan sekadar menjual hasil tangkapan.

"Kalau untuk perikanan tangkap, potensinya sangat bagus bahkan sudah diekspor ke Jepang melalui perusahaan besar di Teno dan Oeba. Namun, yang masih kurang di NTT adalah hilirisasi dan pengembangan produk olahan oleh UMKM lokal," ujarnya.

Ia mencontohkan fenomena overfishing (panen berlebih) di beberapa wilayah seperti Adonara Timur, di mana komoditas seperti ikan tembang melimpah hingga terbuang atau sekadar dijadikan pakan ternak mentah tanpa nilai tambah. Padahal, dengan hilirisasi, komoditas tersebut bisa diproses menjadi pakan ternak industri atau produk konsumsi bernilai jual tinggi.

Dr. Chairul yang juga menyelesaikan riset disertasinya mengenai UMKM perikanan di Kota Kupang mengidentifikasi adanya salah kaprah di kalangan pelaku usaha yang menyamakan pemasaran (marketing) dengan penjualan (selling). "Paradigma yang keliru adalah menganggap pemasaran itu sama dengan penjualan. Penjualan hanya berorientasi agar produk laku hari ini, tanpa peduli konsumen suka atau tidak. Sedangkan pemasaran berorientasi pasar, melihat kebutuhan, keinginan, dan daya beli konsumen," jelasnya.

Akibatnya, produk olahan perikanan NTT seperti abon ikan, dendeng ikan, dan produk olahan lain masih bersifat eksklusif dan belum menggaung secara umum di pasar lokal maupun sebagai oleh-oleh utama. Produk olahan perikanan dikatakan kalah bersaing dengan produk kain tenun atau olahan berbahan dasar kelor.

Untuk mengatasi gap tersebut, ia menawarkan solusi berupa model kolaborasi lintas aktor. Kerja sama ini melibatkan pemerintah yang menyiapkan regulasi dan stimulus modal, pelaku UMKM sebagai produsen, serta akademisi perguruan tinggi yang melakukan riset pasar dan evaluasi berkala.

“Solusinya adalah kolaborasi triple helic. Kolaborasi antara pemerintah, dunia industri dan akademisi dengan kampus seperti itu. Ini tiga pilar ini yang utama, yang saya sebut dengan istilah kolaborasi. Tujuannya untuk mengembangkan produk-produk UMKM perikanan, karena potensinya sangat besar sekali, dan dapat memberi nilai tambah pada setiap produk perikanan yang melimpah ini,” katanya, mengakhiri. (JR)