RRI.CO.ID,Sumba : Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonu Wulla, S.T., mendampingi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Armindo Dos Santos Soares, dan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT Kementerian PUPR, Zubaidi, S.T., meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis (25/6/2026).

Kunjungan lapangan tersebut bertujuan memastikan kesiapan lahan sekaligus menyinkronkan aspek teknis agar proses pembangunan fisik Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan. Dalam peninjauan itu, Bupati turut didampingi Kepala Dinas PUPR Kabupaten SBD beserta jajaran teknis dan Direktur Utama PT. Bumi Indah, Melkianus Lubalu.

Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pendidikan di Sumba Barat Daya. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat mampu menjadi sarana pendidikan yang inklusif dan adaptif sehingga dapat menjangkau anak-anak di wilayah pelosok yang selama ini masih mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan formal. Pendidikan, menurutnya, merupakan fondasi utama bagi kemajuan generasi muda di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP, Armindo Dos Santos Soares, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di SBD merupakan salah satu agenda prioritas yang mendapat pengawalan langsung dari KSP. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus meminimalkan berbagai hambatan birokrasi dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I NTT, Zubaidi, S.T., menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyiapkan pembangunan infrastruktur sekolah yang aman, ramah lingkungan, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Peninjauan diakhiri dengan diskusi bersama perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan pegiat pendidikan guna menyusun dokumen teknis sebagai tindak lanjut menuju proses peletakan batu pertama. (Jl)