RRI.CO.ID, Maros - Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Maros mulai memasuki tahap akhir. Sebanyak 14 unit koperasi disebut telah rampung dibangun dan kini tinggal menunggu proses pengisian fasilitas, armada, hingga perekrutan sumber daya manusia sebelum resmi beroperasi melayani masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Korem 141/Toddopuli, Kolonel Inf. Robinson Tallupadang, usai mengikuti peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu sore kemarin via Virtual di Koperasi Merah Putih Desa Bonto Matene Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Sabtu 16 Mei 2026 sore. Menurutnya, pembangunan fisik koperasi saat ini menjadi bagian dari target percepatan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.

Dari total target pembangunan, sebanyak 14 unit di Maros telah selesai dan sisanya masih dalam tahap proses penyelesaian. “Di Kabupaten Maros itu sudah ada 14 yang selesai, kemudian yang lain sedang berproses. Targetnya nanti pada bulan Agustus seluruhnya harus selesai,” ujarnya.

Meski bangunan fisik telah rampung, Robinson menegaskan koperasi tersebut belum sepenuhnya beroperasi. Saat ini pemerintah masih fokus melengkapi kebutuhan internal, mulai dari pengadaan isi gedung, armada pendukung, hingga perekrutan tenaga kerja dan manajemen operasional.

“Sekarang ini belum beroperasi karena baru hari ini peresmian operasionalnya. Nanti akan dilengkapi dulu semua isinya, termasuk karyawan yang akan bekerja,” katanya.

Ia menjelaskan, keterlibatan TNI dalam program tersebut lebih difokuskan pada pembangunan fisik atau infrastruktur koperasi. Sementara pengelolaan operasional nantinya akan ditangani manajemen profesional dengan melibatkan masyarakat setempat.

“Dari TNI hanya membangun gedungnya. Nanti akan ada manajemen tersendiri yang mengelola,” tambahnya.

Menjawab kekhawatiran soal potensi persaingan antara koperasi Merah Putih dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Robinson memastikan kehadiran koperasi justru dirancang untuk memperkuat dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi akan menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku UMKM untuk memperluas distribusi produk dan memperkuat rantai ekonomi masyarakat desa.

“Tidak ada persaingan. Justru koperasi ini akan bekerja sama dengan UMKM dan memajukan usaha masyarakat yang sudah ada,” tegasnya.

Program koperasi tersebut juga disebut memiliki orientasi sosial dan ekonomi sekaligus, termasuk mendukung kebutuhan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Tunggu Arahan Kementerian Koperasi

Sementara itu, proses operasional penuh masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi terkait mekanisme pengisian fasilitas dan pengelolaan koperasi.

Robinson menyebut, setelah seluruh bangunan selesai 100 persen, tahap berikutnya adalah pengadaan armada, pengisian kebutuhan barang, serta penempatan tenaga kerja yang telah direkrut. “Nanti kita tunggu dulu petunjuk dari Kementerian Koperasi. Setelah itu baru pengisian, termasuk armada dan perekrutan manajer serta pengurusnya,” jelasnya.

Ia juga memastikan proses perekrutan nantinya akan melibatkan masyarakat sekitar sehingga keberadaan koperasi benar-benar memberi dampak ekonomi langsung bagi warga. “Yang jelas masyarakat akan dilibatkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Robinson turut menanggapi apresiasi Presiden terhadap peran Babinsa dalam mendukung percepatan pembangunan program nasional di daerah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan koperasi tidak hanya bergantung pada TNI, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi.

“Tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat ini tidak akan tercapai. Semua bekerja sama, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, sampai bupati dan provinsi,” ujarnya.

Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan koperasi yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa di masa mendatang. Sementara Kadis Koperindag Kabupaten Maros Andi Sam Sophyan mewakili Pemerintah Kabupaten Maros menuturkan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu petunjuk dari Kementerian Koperasi terkait pengisian gedung Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah rampung dibangun.

"Tentu kita menunggu terlebih dahulu petunjuk dari Kementerian Koperasi RI terkait tindakan selanjutnya. Yang jelas jika sudah selesai seratus persen pembangunannya maka armadanya akan diturunkan" urainya.

"Dan jika sudah turun armadanya, maka akan dilengkapi isinya lalu pegawai yang sudah direkrut seperti manager hingga pengurusnya" tambahnya.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) di Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dilakukan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Acara ini berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025. Pelaksanaan ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, serta Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam. Pembangunan gerai di Desa Bonto Matene ini menjadi bagian dari target pemerintah untuk membangun setidaknya 20.000 Kopdes di seluruh Indonesia