RRI.CO.ID,Kupang-Situasi kekeringan ekstrem di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan nasional. Komisi V DPRD Provinsi NTT melakukan kunjungan strategis ke Graha BNPB di Jakarta untuk mendesak penanganan yang lebih cepat, terukur, dan berskala nasional terhadap krisis yang dinilai telah berubah menjadi ancaman kemanusiaan.

Dibawah komando Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, S.Pt, rombongan legislatif menyampaikan bahwa kondisi di lapangan sudah jauh melampaui kategori bencana biasa. “NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat,” kata Winston tegas dalam pertemuan dengan pihak BNPB, Selasa, 12 Mei 2026.

Komisi V DPRD NTT menyoroti dampak serius kekeringan yang melanda berbagai wilayah kepulauan. Kondisi tersebut menyebabkan gagal panen, kematian ternak, hingga meningkatnya beban masyarakat miskin yang harus menempuh jarak jauh demi mendapatkan air bersih.

Dalam situasi ini, DPRD NTT mendesak adanya intervensi cepat berupa pengadaan mobil tangki air, pembangunan sumur bor darurat, penyediaan tandon air desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan agar pemerintah daerah tidak selalu bersifat reaktif.

Menanggapi desakan tersebut, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting agar dukungan logistik dan pendanaan dari pemerintah pusat dapat segera digerakkan.

Ia juga menegaskan bahwa respons cepat menjadi kunci dalam menghindari krisis yang lebih luas. “Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” kata Nelwan.

Selain isu kekeringan, BNPB juga menyinggung hambatan relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang masih terkendala masalah lahan. Jika tidak segera diselesaikan, BNPB membuka opsi pendekatan relokasi mandiri untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga.

Sementara itu, BPBD Provinsi NTT bersama pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dalam penyusunan rencana operasi penanganan kekeringan serta pemetaan kebutuhan darurat di lapangan. Menutup pertemuan, DPRD NTT menegaskan bahwa penanganan bencana di wilayah kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan lainnya.

“Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” ujar Winston Neil Rondo. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan politik dan kemanusiaan agar krisis kekeringan di NTT segera ditetapkan sebagai prioritas nasional. (DW)