RRI.CO.ID, Mataram – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa pembangunan desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2027, Kamis 16 April 2026, dengan menekankan pentingnya implementasi Asta Cita ke-6 yang diusung Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah.

“Salah satu fokus Asta Cita ke-6 adalah membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan. Ini harus dimulai dari desa,” ujar Yandri.

Yandri mengungkapkan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Di NTB sendiri, tercatat masih terdapat lebih dari 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Kalau ekonomi desa meningkat, maka kemiskinan akan turun. Ini yang harus kita keroyok bersama,” jelasnya.

Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian Desa telah menyiapkan 12 program aksi pembangunan desa. Salah satu program unggulan adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai instrumen penggerak ekonomi desa.

Hingga saat ini, secara nasional telah terbentuk hampir 34 ribu Kopdes, dengan sekitar 5.500 di antaranya telah beroperasi penuh.

“Koperasi Desa Merah Putih ini harus dikawal bersama oleh kepala daerah, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat desa,” katanya.

Yandri juga menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait dana desa yang disebut-sebut dipotong oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Dana desa tidak diambil atau dipotong oleh pemerintah pusat. Yang dilakukan adalah perubahan tata kelola agar lebih produktif dan berdampak langsung,” jelasnya.

Menurutnya, dana desa kini diarahkan untuk memperkuat ekonomi melalui koperasi desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa Kopdes akan menyediakan berbagai layanan ekonomi bagi masyarakat desa, termasuk simpan pinjam dengan bunga rendah.

Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini terjerat praktik rentenir, tengkulak, maupun pinjaman online berbunga tinggi.

“Di koperasi, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga maksimal 6 persen. Ini jauh lebih ringan dibandingkan pinjol yang bisa mencapai puluhan persen,” ujarnya.

Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, seperti sembako, pupuk, hingga LPG dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menyinggung dominasi ritel modern yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Ia bahkan mengusulkan moratorium izin ritel modern baru agar memberi ruang bagi koperasi desa berkembang.

“Kalau ritel modern, keuntungannya diambil pemilik. Tapi koperasi, keuntungannya kembali ke desa,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa keuntungan Kopdes akan dialokasikan minimal 20 persen untuk pendapatan asli desa, sementara 80 persen lainnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat ekonomi.

Mengutip pemikiran Mohammad Hatta, Yandri menekankan bahwa pembangunan Indonesia tidak cukup hanya terpusat di kota besar.

“Indonesia tidak akan terang hanya dengan satu obor di Jakarta, tetapi dengan lilin-lilin kecil yang menyala di desa,” ujarnya.

Melalui penguatan koperasi desa dan berbagai program pembangunan lainnya, pemerintah optimistis desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.