RRI.CO.ID,Kupang-Pemerintah terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui integrasi program strategis dan dukungan fiskal yang kuat. Hingga akhir Februari 2026, total pagu anggaran yang dialokasikan untuk ketahanan pangan di wilayah NTT mencapai Rp860,94 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktoran Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kupang, Selasa 3 Maret 2026 menyampaikan, alokasi ini tersebar di berbagai kementerian strategis untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di wilayah NTT. Dukungan anggaran difokuskan pada penguatan infrastruktur dan manajemen pangan melalui kementerian/lembaga berikut:

• Kementerian Pekerjaan Umum: Mengalokasikan dana untuk infrastruktur air, termasuk pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampungan air lainnya sebesar Rp329,8 miliar.

  Baca juga: DPRD Kupang Dukung Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

• Kementerian Pertanian: Fokus pada perlindungan dan penyediaan lahan (Rp348,30 miliar) serta pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Rp70,77 miliar) guna menjamin produktivitas lahan kering di NTT.

• Kementerian Kelautan dan Perikanan: Mengalokasikan anggaran untuk dukungan manajemen internal, pendidikan, kelautan, serta pemantauan sumber daya kelautan guna mendukung sektor perikanan tangkap dan budidaya dengan total anggaran sebesar Rp52,52 miliar.

• Badan Karantina Indonesia dan Badan Pangan Nasional: Memberikan dukungan teknis layanan karantina dan pemantapan ketersediaan serta stabilisasi harga pangan di pasar dengan total anggaran sebesar Rp24,6 miliar.

  Baca juga: Bupati Kupang Dorong ASN Gunakan Beras Lokal

Menurut Adi Setiawan, dalam mendukung kemandirian pangan, pemerintah menjalankan berbagai program unggulan di wilayah NTT, salah satunya adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu lokus utama dengan 65 titik yang disiapkan di Alor, Flores Timur, Kupang, dan Manggarai Barat.

Program ini membangun ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup penguatan kapasitas nelayan hingga penyediaan pabrik es dan cold storage. Saat ini telah terbentuk 6 kampung dan akan diperluas ke 17 titik lainnya.

Dukungan infrastruktur yang masif ini menjadi angin segar bagi peningkatan nilai tukar dan daya beli masyarakat. Menurut release BPS bulan Pebruari 2026:

• Performa Positif Sektor Perikanan: Kabar baik datang dari sektor perikanan, di mana Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) mencapai angka yang menggembirakan yaitu 105,05

• Stabilitas Daya Beli Petani: Nilai Tukar Petani (NTP) NTT tetap terjaga di level 101,11. Meski terdapat dinamika harga konsumsi, pemerintah optimis bahwa dengan rampungnya infrastruktur irigasi dan bantuan sarana produksi.

Sebagai pengelola fiskal, Kanwil DJPb NTT berkomitmen terus mengawal penyaluran anggaran ini agar terealisasi secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat NTT. Dengan realisasi yang terus berjalan dan pembangunan fisik yang semakin kokoh, pemerintah yakin NTT mampu menjadi lumbung pangan yang mandiri, di mana setiap investasi pada bendungan dan jaringan irigasi akan berkontribusi pada kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. (rlsdjpbntt/at)