REI DKI Dorong 29 Ribu Apartemen Kosong Jadi Solusi Hunian

RRI.CO.ID, Jakarta - Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong optimalisasi existing housing stock atau stok hunian. Yang telah tersedia namun belum terserap pasar sebagai salah satu solusi cepat dalam menjawab kebutuhan hunian masyarakat Jakarta.

Dorongan tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) REI DKI Jakarta 2026, yang mempertemukan pemerintah, pengembang, sektor pembiayaan, dan pemangku kepentingan perumahan. Untuk mencari langkah konkret menghadapi tantangan hunian di Jakarta.

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengatakan penyelesaian persoalan perumahan Jakarta tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun proyek baru. Menurutnya, sebagian solusi sebenarnya sudah tersedia dalam bentuk hunian yang telah selesai dibangun dan siap dihuni.

“Persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun rumah baru, tetapi bagaimana rumah yang sudah tersedia dapat benar-benar dimiliki dan dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, existing housing stock harus dipandang sebagai bagian dari solusi penyediaan hunian Jakarta,” ujar Arvin.

Berdasarkan riset Colliers Indonesia yang menjadi salah satu rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang strategis untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa harus menunggu proses pembangunan proyek baru.

Arvin menilai, agar stok tersebut dapat terserap, diperlukan kebijakan yang tepat, insentif. Serta akses pembiayaan yang lebih adaptif.

“Yang perlu kita lakukan adalah membuat hunian yang sudah tersedia menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat yang tepat. Dengan begitu, pengembang memperoleh kepastian pasar, pemerintah mendapatkan percepatan penyediaan hunian, dan masyarakat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah," kata dia.

Pemprov: Hunian Bagian dari Transformasi Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan penyediaan hunian merupakan bagian penting dari transformasi Jakarta menuju kota global. Menurutnya, Jakarta tidak cukup hanya membangun infrastruktur dan pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.

“Jakarta sedang berada pada momentum transformasi menuju kota global. Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat," kata Uus.

"Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan REI menjadi sangat penting. Agar semakin banyak warga Jakarta memperoleh hunian yang layak dan terjangkau."

Uus menambahkan, Pemprov DKI Jakarta terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui pendekatan creative financing. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi contoh bagaimana pemerintah dan swasta dapat bersinergi untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) juga menjadi salah satu peluang dalam penyediaan hunian. Yang terintegrasi dengan MRT, LRT, KRL, dan TransJakarta.

DPRKP: Pembiayaan Menjadi Kunci Penyerapan Hunian

Sementara itu, Lady Natalia, Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan DPRKP Provinsi DKI Jakarta menegaskan optimalisasi existing housing stock harus dibarengi dengan skema pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat. Jakarta masih menghadapi backlog perumahan sekitar 402.287 kepala keluarga, sementara harga tanah rata-rata meningkat sekitar 1,8 persen per tahun dan daya beli masyarakat menghadapi tekanan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

FPPR menawarkan bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, tenor hingga 20 tahun, perlindungan asuransi kredit, kebakaran dan jiwa.

Serta bebas biaya provisi dan administrasi.

Skema tersebut juga dapat diterapkan pada hunian eksisting. Sehingga berpotensi menjadi instrumen untuk mempercepat penyerapan unit yang telah tersedia.

DPRKP juga telah membangun kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pengembang melalui berbagai proyek Hunian Terjangkau Milik (HTM). Seperti Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, Bandar Kemayoran, hingga kolaborasi dengan PT SPI.

Ranperda Rumah Susun Perkuat Ekosistem Hunian

REI DKI Jakarta juga menyambut positif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan penyediaan hunian. Khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).

Arvin menilai kelompok MBT membutuhkan perhatian karena berada di antara kelompok penerima subsidi dan pasar hunian komersial.

“Mereka tidak cukup rendah untuk masuk seluruhnya dalam skema subsidi, tetapi juga belum cukup kuat untuk membeli hunian komersial. Padahal mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik.”

Ketiga pihak sepakat bahwa tantangan perumahan Jakarta membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat. Optimalisasi hunian yang sudah tersedia, dukungan pembiayaan, pengembangan kawasan berbasis transportasi publik, serta penguatan regulasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi warga Jakarta.