RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI menyorot tajam pembangunan sarana-prasarana angkutan umum di berbagai kota besar yang tersendat. Pembangunan fasilitas angkutan umum itu tersendat akibat terimbas efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda mendorong, pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi. Salah satunya bersinergi menggenjot sistem 'Buy The Service' (BTS).

“Saat ini, transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius ketersediaan transportasi massal," kata Huda dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Politikus PKB ini meminta, pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi. Langkah tersebut, guna memperkuat subsidi operasional atau 'Public Service Obligation' (PSO) angkutan umum.

"Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas. Jika terjangkau, kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” ucap Huda.

Langkah ini, menurutnya, harus dibarengi dengan kebijakan tegas dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah bisa menggunakan instrumen manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan tahun kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.

“Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada trasnportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu. Investasi pada transportasi publik merupakan investasi ketahanan jangka panjang,” ujar Huda.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, seluruh motor di Indonesia akan dikonversi menjadi motor listrik. Pemerintah saat ini, telah membentuk Satuan Tugas (satgas) transisi energi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. "Presiden telah menyampaikan membentuk 'task force energy transition' yang diharapkan bisa merespons lebih terstruktur terhadap kondisi global," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memaksimalkan pemanfaatan energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Adapun satgas ini, akan dipimpin Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dengan fokus tiga program utama.

Pertama, percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Kedua, konversi kendaraan roda dua berbasis BBM menjadi kendaraan listrik. Program ini menjadi prioritas mengingat besarnya konsumsi BBM dari sektor tersebut.

Ketiga, penguatan program biofuel, mulai dari implementasi biodiesel B50 untuk solar hingga pengembangan campuran etanol seperti E10 untuk bensin. Serta, peningkatan pemanfaatan bahan bakar berkelanjutan.