RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi XI DPR RI buka suara, terkait kebijakan pemerintah mengucurkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun. Insentif tersebur, diketahui dalam bentuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai, insentif tersebut mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Sekaligus, meningkatkan perputaran uang di berbagai daerah di Indonesia selama Ramadan dan Lebaran 2026.

"Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Ia mengungkapkan, langkah tersebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan. Kebijakan pemerintah itu, diingatkannya, perlu disertai dengan evaluasi menyeluruh.

“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” ucap Anis.

Kemudian, Anis menuturkan, stimulus tersebut juga berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. "Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara" ujar Anis.

Ia menegaskan, daya beli yang kuat harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil. Oleh karenanya pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi bantuan.

“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan," kata Anis.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memastikan, menambah dan memperluas paket insentif ekonomi selama periode Ramadan hingga libur Lebaran 2026. Yakni, dengan nilai mencapai sekitar Rp13 triliun.

Kebijakan ini, ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat. Sekaligus, mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari besar keagamaan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus tersebut akan difokuskan pada program-program yang sebelumnya telah berjalan. Seperti, penebalan bantuan sosial (bansos), subsidi minyak goreng, serta diskon tarif transportasi di berbagai moda.

"Tarif-tarif diskon tetap ada, kemudian bansos, seperti sebelumnya, namun jumlahnya lebih banyak dan nilainya lebih besar. Nanti akan kami umumkan secara resmi, angkanya di kisaran Rp13 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.