RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan penguatan industri perkapalan nasional sebagai strategi transformasi logistik. Agus menyatakan bahwa pembangunan galangan kapal dalam negeri menjadi fondasi utama bagi kemajuan manufaktur nasional.

Sektor industri pengolahan secara meyakinkan telah mencatatkan pertumbuhan yang sangat impresif pada tahun lalu. Angka pertumbuhan tersebut berhasil melampaui capaian ekonomi nasional untuk pertama kali setelah satu dekade.

“Pada tahun 2025, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Momentum ini mengulang capaian setelah lebih dari satu dekade, yang menunjukkan sektor industri kembali menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Agus Gumiwang di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Industri manufaktur kini memegang peranan krusial sebagai kontributor dominan dalam struktur produk domestik bruto. Nilai sumbangan sektor pengolahan tersebut tercatat mencapai angka Rp4.541,52 triliun pada periode tahun 2025.

Pemerintah memandang pengembangan galangan kapal sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri. Dampak ekonomi dari sektor maritim ini sangat luas karena melibatkan berbagai komponen industri strategis.

“Industri galangan kapal memiliki dampak berganda yang luas karena melibatkan berbagai komponen dalam rantai pasok industri. Karena itu, pengembangannya menjadi kebutuhan strategis bagi penguatan struktur industri nasional,” kata Agus.

Indonesia memiliki potensi besar melalui 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi. Fasilitas produksi tersebut telah teruji mampu membangun berbagai jenis kapal dengan kapasitas angkut yang besar.

Transformasi sistem logistik nasional sangat bergantung pada ketersediaan armada laut yang tangguh dan modern. Penguatan kapasitas perkapalan domestik akan menjadi tulang punggung bagi kelancaran distribusi barang antarwilayah Indonesia.

“Tingginya ketergantungan terhadap impor menjadi tantangan utama pada aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Implementasi kebijakan TKDN dalam pengadaan kapal pemerintah dan BUMN sesuai Perpres 46 Tahun 2025 serta Permenperin 35 Tahun 2025 diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan industri komponen kapal nasional,” ucap Agus.

Kementerian Perindustrian terus berupaya mengatasi rendahnya utilisasi produksi akibat terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru. Otoritas terkait merumuskan kebijakan fiskal guna memberikan stimulus agar pemesanan kapal domestik terus meningkat.

Tantangan struktural berupa tingginya ketergantungan bahan baku impor harus segera diatasi dengan substitusi produk lokal. Pemanfaatan fasilitas pembiayaan berbunga rendah menjadi salah satu instrumen penting untuk menarik minat para investor.

“Kapasitas galangan kapal nasional sebenarnya cukup memadai, namun utilisasi masih rendah karena terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan demand yang berkelanjutan,” ujar Agus.

Program prioritas pembangunan 975 unit kapal menjadi peluang besar bagi pengusaha galangan kapal di tanah air. Target tersebut sangat realistis mengingat kapasitas produksi nasional sanggup mencapai 1.242 unit kapal setiap tahun.

Sinergi antara pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem industri maritim yang lebih berdaya saing. Pemerintah optimistis bahwa kedaulatan logistik laut akan tercapai melalui penguatan struktur industri perkapalan nasional.

“Saya meyakini bahwa industri maritim nasional memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung sistem logistik dan konektivitas Indonesia. Dengan sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ekosistem industri perkapalan nasional dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” kata Agus.