Kualitas Data Statistik Dinilai Menentukan Ketepatan Kebijakan Ekonomi

RRI.CO.ID, Denpasar - Data statistik dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah perencanaan, kebijakan, dan evaluasi pembangunan ekonomi. Ketepatan data menjadi salah satu faktor yang menentukan agar kebijakan pemerintah dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dosen Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. Ni Made Tisnawati, S.E., M.Si., kepada RRI.CO.ID, Jumat, 25 September 2026, mengatakan data yang dipublikasikan lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Menurutnya, apabila kebijakan tidak didasarkan pada data yang akurat, risiko ketidaktepatan sasaran dapat terjadi, termasuk dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Bantuan pemerintah yang seharusnya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua, nanti dalam pengalokasian anggaran juga menjadi tidak efisien dan tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak selalu menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, perhitungan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada aktivitas ekonomi yang tercatat dalam sistem statistik, sementara sejumlah aktivitas masyarakat di sektor informal, grey economy, maupun underground economy tidak seluruhnya dapat tercakup dalam perhitungan pendapatan nasional.

“Pertumbuhan ekonomi itu tidak serta-merta, tidak otomatis mencerminkan bagaimana kondisi riil masyarakat dalam keseharian,” katanya.

Ia menambahkan, data mengenai pengangguran, pekerja informal, hingga pekerja keluarga menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan ketika membaca kondisi perekonomian masyarakat. Menurutnya, kualitas statistik tidak hanya ditentukan oleh lembaga yang mengolah dan mempublikasikan data, tetapi juga oleh kualitas informasi dari sumber pertama.

Ia mengatakan, data statistik umumnya dikumpulkan secara berjenjang dari masyarakat di tingkat paling bawah hingga menjadi data yang lebih luas. Karena itu, apabila terdapat ketidaktepatan sejak proses pengumpulan data, hal tersebut dapat memengaruhi hasil akhir.

“Data kemiskinan misalnya, yang paling tahu itu kan unit satuan terkecil dari masyarakat. Jadi kalau data yang dari dasar itu artinya bias, informasi di mana masyarakatnya tidak semua terdata, atau masyarakat yang seharusnya dikelompokkan ke masyarakat yang miskin tapi sumbernya itu dimasukkan ke kelompok yang tidak miskin,” ujarnya.

Ia menilai kualitas proses wawancara dan kemampuan petugas atau mitra statistik dalam memperoleh informasi yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. Selain itu, transparansi dalam pengolahan dan penyajian data juga diperlukan.

Menurutnya, publikasi BPS saat ini relatif mudah diakses masyarakat melalui berbagai kanal resmi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian maupun informasi publik. Di tengah banyaknya angka statistik yang beredar di media sosial, masyarakat juga diminta tidak langsung mengambil kesimpulan berdasarkan satu data atau survei.

Ia menyarankan masyarakat menjadikan publikasi BPS sebagai salah satu rujukan resmi, sekaligus melakukan cross-check terhadap data lain dengan memperhatikan lembaga penyelenggara, sumber responden, serta metodologi survei yang digunakan. “Jangan cepat mengambil satu kesimpulan, dilihat juga lembaga penyelenggara satu survei atau satu penelitian tersebut biar tidak bias,” katanya.

Ia menambahkan, perbedaan antara data makro dan pengalaman masyarakat di lapangan juga perlu dipahami. Data statistik memiliki kerangka metodologi tertentu, sehingga masyarakat perlu melihat konteks dan cara data tersebut diperoleh sebelum menggunakannya untuk menggambarkan kondisi tertentu.

Dalam momentum Hari Statistik Nasional 2026, Ni Made Tisnawati berharap sosialisasi mengenai pentingnya data berkualitas dapat diperluas hingga tingkat masyarakat paling bawah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami pentingnya memberikan informasi yang benar ketika menjadi sumber data, karena kualitas informasi dari tingkat awal akan memengaruhi kualitas data secara keseluruhan.

Ia juga mendorong agar data yang dipublikasikan BPS tidak hanya dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, tetapi semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat serta lingkungan pendidikan tingkat SMP dan SMA. “Kalau misalnya sudah dari bawah masyarakat itu sudah aware bagaimana cara pengumpulan data, kemudian memberikan informasi yang tepat, tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi sosialisasi mengenai pentingnya data yang berkualitas itu perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan data yang tepat dapat membantu masyarakat dan pemerintah memahami kondisi secara lebih baik, sehingga perencanaan pembangunan dan kebijakan yang disusun dapat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.