Sinergi Lintas Sektor Dinilai Penting Perkuat Ketahanan Pangan Bali

RRI.CO.ID, Denpasar: Ketahanan pangan di Bali dinilai perlu diperkuat melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, petani, akademisi, pelaku distribusi, hingga konsumen. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Prof. Ir. I Gusti Agung Ayu Ambarawati, M.Ec., Ph.D., kepada RRI.CO.ID, Minggu, 13 September 2026, mengatakan ketahanan pangan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat dilihat hanya dari sisi produksi.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, di antaranya ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. "Ketahanan pangan ini kan merupakan hal yang sangat kompleks. Tidak bisa melihat hanya satu sisi poin saja, ada petani, ada penyalur, ada penggilingan, ada distributor, ada Bulog, ada pemerintah, ada akademisi," ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, Bali beberapa waktu lalu disebut berada di peringkat ketiga dalam Indeks Ketahanan Pangan. Kondisi tersebut menunjukkan produksi pangan Bali dinilai cukup stabil, termasuk dari kemampuan penanaman dalam satu tahun.

Namun, Ambarawati menegaskan capaian tersebut tetap perlu dilihat bersama dengan data empiris mengenai keterjangkauan pangan dan distribusinya. Menurutnya, data riil diperlukan untuk mengetahui berapa besar ketersediaan pangan, bagaimana distribusinya, serta sejauh mana masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau.

Dari sisi perguruan tinggi, ia mengatakan Fakultas Pertanian Universitas Udayana dapat berkontribusi melalui penelitian, inovasi teknologi, serta penyediaan data empiris yang dapat mendukung kebijakan pemerintah. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi, termasuk data satelit, untuk mengetahui kondisi lahan dan potensi kerusakan tanaman.

"Data empiris seperti yang saya sampaikan tadi itu penting sekali. Berapa ketersediaan, bagaimana keterjangkauan dari masyarakat, terus kemudian harga berapa, kita perlu data-data empiris," ungkapnya.

Ambarawati menilai sinergi antara akademisi, pemerintah, dan petani perlu dilakukan secara langsung dengan membahas persoalan yang dihadapi di lapangan. Perguruan tinggi, menurutnya, juga dapat membantu petani ketika menghadapi persoalan seperti serangan hama dan penyakit tanaman.

Selain itu, sinergi perlu diperluas hingga sektor hilir, termasuk dengan Perum Bulog untuk melihat kualitas dan distribusi produk pangan yang disalurkan kepada masyarakat. Ia juga menyoroti alih fungsi lahan sebagai salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan pangan Bali.

Perkembangan pariwisata dan kegiatan ekonomi regional dinilai turut mendorong tingginya tekanan terhadap lahan pertanian. Menurutnya, upaya menjaga lahan pertanian perlu dilakukan bersama melalui peraturan pemerintah, keterlibatan pemilik lahan, serta aturan masyarakat setempat.

"Bagaimana menjaga solusinya supaya alih fungsi lahan itu memang tidak terhindari, tapi bisa mungkin direm sesuai dengan peraturan-peraturan yang dimiliki," katanya.

Ia menambahkan, pembatasan alih fungsi lahan juga perlu disertai solusi bagi masyarakat pemilik lahan. Dengan demikian, kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak hanya berupa larangan, tetapi juga memberikan pilihan yang memungkinkan masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi.

Ambarawati menegaskan, capaian Indeks Ketahanan Pangan Bali perlu terus dievaluasi berdasarkan data, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Evaluasi tersebut penting untuk melihat kemampuan Bali mempertahankan produksi pangan di tengah berbagai tantangan, termasuk perubahan kondisi iklim dan alih fungsi lahan.

Di sisi lain, ia menilai ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Konsumen juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pemanfaatan pangan agar tidak terjadi pemborosan.

"Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, akademi tidak bisa berdiri sendiri, termasuk kita konsumen. Konsumen perlu juga diberi edukasi bagaimana memanfaatkan pangan itu supaya tidak terbuang sia-sia," pungkasnya.