RRI.CO.ID, Denpasar - Pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga keberlanjutan Daerah Aliran Sungai atau DAS di Bali. Tingginya kebutuhan air, khususnya di kawasan pariwisata, turut menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan ke depan.
Kepala Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar, Bambang Hendro Joewono, kepada RRI.CO.ID, Rabu, 9 September 2026 mengatakan tantangan pengelolaan DAS di Pulau Bali semakin berat, terutama berkaitan dengan penggunaan air, termasuk pemanfaatan air tanah. Menurutnya, tingginya aktivitas pariwisata di sejumlah kawasan turut mendorong penggunaan air dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pemanfaatan sumber daya air tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. “Karena tantangan di Pulau Bali ke depan sangat-sangat berat terkait dengan penggunaan air, utamanya air tanah,” ujarnya.
Bambang menyebut sejumlah kawasan wisata seperti Sanur, Denpasar, dan Jimbaran sebagai wilayah yang memiliki kebutuhan air cukup tinggi. Karena itu, diperlukan pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk para pengguna air maupun sumber daya alam.
“Karena pasti yang di daerah Sanur, Denpasar, Jimbaran, daerah-daerah wisata, itu penggunaan air sangat-sangat besar,” ungkapnya.
Ia menilai mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup atau PJBLH dapat menjadi salah satu bagian dalam upaya mendorong keterlibatan pengguna sumber daya alam dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui mekanisme tersebut, kontribusi dari pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya alam diharapkan dapat mendukung kegiatan pengelolaan DAS dan lingkungan secara berkelanjutan.
Bambang menegaskan, pengelolaan DAS tidak hanya berkaitan dengan sungai, tetapi mencakup wilayah dari hulu hingga hilir. Karena itu, upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air juga membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Ia mendorong pemerintah dan mitra terkait untuk membangun kolaborasi melalui dukungan APBN, APBD, maupun sumber dukungan dari pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan DAS. “Kami harapkan ke depan, kita ada satu kolaborasi antara mungkin ada dana pemerintah melalui APBN, APBD, dan didukung juga dari mitra yang sama-sama kita mengelola DAS ini menjadi lebih baik,” jelasnya.
Menurut Bambang, forum pembahasan PJBLH menjadi momentum untuk merumuskan rekomendasi serta payung hukum yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya alam di Bali. Ia berharap mekanisme yang dibangun nantinya mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kepentingan keberlanjutan lingkungan.
“Sehingga ke depan kita bisa mendapatkan apa yang bisa kita dapatkan dari PJBLH yang ada pengguna-pengguna air atau pengguna sumber daya alam ini,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....