Disnaker Gianyar Perkuat Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

RRI.CO.ID, Gianyar - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar mensosialisasikan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk terkait mogok kerja dan penutupan perusahaan. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai norma ketenagakerjaan serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, I Gede Suardana Putra, mengatakan hubungan industrial yang harmonis menjadi dasar terciptanya lingkungan kerja yang aman, kondusif dan produktif. "Jika terjadi permasalahan di tempat kerja, kita harapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan mengedepankan itikad baik serta kepentingan bersama," ujar Suardana Putra.

Ia menambahkan, hubungan industrial yang harmonis membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Pemerintah, kata dia, hadir memberikan pemahaman sekaligus memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak berjalan sesuai ketentuan.

Suardana Putra juga mengingatkan perusahaan di Kabupaten Gianyar untuk mematuhi norma ketenagakerjaan. Di antaranya memiliki Peraturan Perusahaan, mengikutsertakan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memenuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten, melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan, serta menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

"Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan produktif," tegasnya.

Sosialisasi berlangsung di Ballroom Praja Sabha Utama, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gianyar, Rabu 9 September 2026. Kegiatan diikuti 50 peserta yang terdiri atas perwakilan perusahaan, pekerja dan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan menghadirkan Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Winangsa. Melalui sosialisasi ini, Disnaker Gianyar berharap terbangun kesamaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha sehingga potensi perselisihan dapat dicegah sejak dini dan setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara konstruktif tanpa mengganggu keberlangsungan usaha maupun kesejahteraan pekerja.