Ombudsman Evaluasi Ketepatan Sasaran Program MBG di Bali

RRI.CO.ID, Denpasar - Ombudsman RI Perwakilan Bali melakukan pemantauan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Dhuha F. Mubarok, S.H., mengatakan evaluasi terhadap program MBG telah menjadi perhatian Ombudsman RI sejak awal 2025. Bali menjadi salah satu daerah yang menjadi fokus pemantauan pelaksanaan program tersebut.

Menurut Dhuha, salah satu persoalan yang ditemukan dalam pemantauan awal adalah sasaran penerima manfaat yang dinilai belum sepenuhnya tepat. Pelaksanaan MBG saat itu lebih banyak difokuskan di wilayah perkotaan dan kawasan pasar, sementara daerah dengan angka stunting relatif tinggi juga perlu mendapat perhatian.

“Yang paling kita lihat, belum tepat sasarannya. Lebih difokuskan pada daerah-daerah yang angka stuntingnya rendah.”

Dhuha menyebut Kabupaten Buleleng dan Karangasem sebagai wilayah yang memiliki persoalan stunting dan perlu menjadi perhatian dalam penentuan sasaran MBG. Selain ketepatan sasaran, aspek keamanan pangan juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.

Ombudsman RI Perwakilan Bali sejauh ini belum menerima laporan khusus masyarakat terkait kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Namun, potensi persoalan keamanan makanan tetap perlu diantisipasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

Dhuha menilai evaluasi sasaran penerima MBG saat ini merupakan langkah yang tepat, termasuk rencana mengevaluasi pemberian program bagi sekolah yang tergolong relatif elit. Perhatian juga perlu diarahkan kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil dan ibu menyusui dengan pendataan yang akurat.

“Yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil, ibu menyusui, yang kemudian harus pendataannya benar-benar tepat sehingga distribusinya tidak salah sasaran.”

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman melalui berbagai saluran, mulai dari datang langsung, surat, telepon hingga surat elektronik. Untuk laporan yang berkaitan dengan kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, Ombudsman dapat menanganinya melalui mekanisme respons cepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ombudsman berharap pelaksanaan MBG di Bali terus dievaluasi agar manfaat program dapat diterima kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran, keamanan pangan dan kualitas pendataan menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan efektif.