Ida Bagus Surya Manuaba Ditetapkan sebagai Ketua Pertuni Bali

RRI.CO.ID, Denpasar - Musyawarah Daerah (Musda) VIII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali menetapkan Ida Bagus Surya Manuaba sebagai Ketua Daerah Pertuni Bali masa bakti 2026-2031. Musda yang berlangsung 27-29 Agustus 2026 tersebut juga menetapkan Kadek Agus Weda Gunawan sebagai Ketua Dewan Pengawas Daerah (Dewasda) Pertuni Bali periode yang sama.

Penetapan pimpinan baru menjadi salah satu hasil utama Musda VIII Pertuni Bali yang digelar bersamaan dengan Seminar UMKM. Forum tersebut menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program organisasi untuk lima tahun ke depan.

Musda secara resmi mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPD Pertuni Bali masa bakti 2021-2026 di bawah kepemimpinan I Gede Winaya. Berdasarkan evaluasi, rata-rata capaian program kepengurusan sebelumnya mencapai 60 persen.

Capaian tertinggi terdapat pada bidang aksesibilitas layanan publik yang mencapai 100 persen, disusul bidang organisasi dan kaderisasi sebesar 86 persen. Sementara itu, dua bidang yang masih menjadi perhatian adalah pemberdayaan perempuan dengan capaian 40 persen serta pendidikan dan pelatihan sebesar 36 persen.

Ketua II DPP Pertuni, I Nyoman Bawa, yang mewakili Ketua Umum DPP Pertuni Setiawan Gema Budi, mengatakan Musda bukan sekadar momentum pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi ruang untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun arah perjuangan organisasi. “Musda bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Musda adalah momentum untuk melakukan evaluasi, refleksi, konsultasi, dan sekaligus menyusun arah perjuangan organisasi untuk lima tahun ke depan.” jelasnya.

Bawa berharap kepengurusan baru tidak hanya menghasilkan program kerja, tetapi juga gagasan dan inovasi untuk menjadikan Pertuni semakin kuat dan bermanfaat bagi anggotanya. Sementara itu, Seminar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian Musda diikuti sekitar 70 peserta perwakilan DPC Pertuni se-Bali.

Seminar menghadirkan lima unsur narasumber, mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, akademisi, sektor perbankan, praktisi usaha, hingga pelaku UMKM dari kalangan anggota Pertuni. Salah satu fokus yang dibahas adalah penguatan kemandirian ekonomi anggota Pertuni.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali berkomitmen memberikan pendampingan usaha dari sisi produksi, pengemasan hingga pemasaran, termasuk membuka peluang promosi produk penyandang disabilitas dalam berbagai ajang daerah. Selain pengembangan usaha, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai hukum bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk perlindungan merek, hak cipta, rahasia dagang, serta persaingan usaha yang sehat.

Musda VIII juga mengesahkan Garis Besar Program Pertuni Daerah (GBPPD) 2026-2031 dan Resolusi Musda. Arah strategis tersebut mencakup digitalisasi tata kelola organisasi, advokasi kebijakan disabilitas, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan teknologi asistif, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan aksesibilitas dan mitigasi bencana.

Dalam bidang ekonomi, Pertuni Bali diarahkan memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor perhotelan, pengembangan UMKM berbasis digital, serta penyediaan ruang usaha bagi anggota tunanetra. Kepengurusan baru Pertuni Bali juga diharapkan memberikan perhatian terhadap bidang yang masih memiliki capaian rendah pada periode sebelumnya, khususnya pemberdayaan perempuan serta pendidikan dan pelatihan.

Prosesi pelantikan Ketua Daerah Pertuni Bali terpilih Ida Bagus Surya Manuaba dan Ketua Dewasda Kadek Agus Weda Gunawan dipimpin langsung Ketua II DPP Pertuni I Nyoman Bawa. Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya masa bakti kepengurusan Pertuni Bali periode 2026-2031.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peringatan HUT ke-51 Pertuni Provinsi Bali yang jatuh pada 29 Agustus 2026, sebelum akhirnya Musda VIII Pertuni Bali ditutup secara resmi oleh Ketua II DPP Pertuni.