Sumbang 55 Persen Devisa Nasional, Akademisi: Bali Jangan Jadi “Sapi Perah”

RRI.CO.ID, Denpasar – Bali diperkirakan menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional sepanjang 2025, dengan nilai mencapai sekitar Rp176 triliun. Besarnya kontribusi tersebut dinilai perlu diimbangi dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyebut angka tersebut menunjukkan kontribusi riil Bali terhadap perekonomian nasional. “Devisa pariwisatanya Bali itu mencapai 55 persen, lebih dari 50 persen devisa pariwisata Indonesia sumbernya dari Bali. Ini loh kontribusi riilnya Bali. Ini data bicara, bukan orang yang bicara,” kata Koster dalam Sidang Paripurna ke-47 DPRD Bali, Jumat ,14 Agustus 2026.

Berdasarkan data yang dipaparkan Koster, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui jalur udara sepanjang 2025 mencapai sekitar 7,05 juta orang. Jumlah itu setara dengan 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang mencapai 15,39 juta orang.

Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai 1.522,44 dolar AS per orang. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, total pengeluaran wisatawan mancanegara di Bali diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun, sedangkan devisa pariwisata Indonesia mencapai sekitar Rp319,9 triliun.

Atas kontribusi tersebut, Koster mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan Bali diberikan secara proporsional. Salah satu yang diwacanakan yakni dukungan APBN sekitar Rp5 triliun per tahun.

Dukungan tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur di Bali. Di antaranya pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, jalan strategis provinsi, pengendalian banjir, penanganan abrasi, penyediaan air bersih, pembangunan pelabuhan dan terminal logistik, serta pengelolaan sampah.

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan juga masuk dalam kebutuhan tersebut. Selain itu, diperlukan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Koster menegaskan dukungan APBN tersebut bukan permintaan perlakuan khusus bagi Bali. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan besarnya kontribusi Bali terhadap perekonomian dan devisa nasional.

“Sudah diwacanakan Rp5 triliun per tahun untuk Bali. Kalau 10 persen dari devisa itu Rp17 triliun, kita enggak banyak-banyak, Rp5 triliun aja. Kalau Rp5 triliun kali 10, beres juga infrastruktur Bali ini,” ujar Koster.

Koster menyebut kemampuan APBD Bali terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.

Selain mengupayakan dukungan APBN, Pemerintah Provinsi Bali bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyiapkan pemanfaatan 10 persen Pajak Hotel dan Restoran (PHR) untuk pembangunan infrastruktur. Skema tersebut menjadi salah satu upaya daerah menambah sumber pembiayaan pembangunan.

Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Operasional sekaligus Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si., menilai besarnya kontribusi Bali terhadap devisa nasional perlu diikuti perhatian terhadap kebutuhan daerah. Menurutnya, Bali jangan hanya menjadi daerah penghasil devisa, sementara persoalan yang muncul dari aktivitas pariwisata harus ditanggung daerah.

“Bali itu jangan sampai jadi sapi perah. Jadi kita hanya nyumbang devisa saja untuk menghasilkan devisa secara nasional. Tapi apa yang kita alami di Bali itu supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat,” ujar Suyatna Yasa kepada RRI.CO.ID.

Ia mengatakan pembangunan di Bali membutuhkan anggaran besar dan tidak bisa seluruhnya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Infrastruktur, lingkungan, dan sumber daya manusia menjadi beberapa sektor yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Ini harus dibantu oleh pemerintah pusat, karena nggak mungkin daerah bisa mengerjakan sendiri, terutama biaya infrastruktur yang besar, pengelolaan lingkungan, termasuk SDM,” jelasnya.

Suyatna Yasa menilai pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan penting untuk menjaga pariwisata Bali. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan agar masyarakat mendapat manfaat dari perkembangan sektor pariwisata.

Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat kerja sama dalam pembangunan Bali. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga pariwisata Bali tetap berkembang tanpa mengabaikan kebutuhan infrastruktur, lingkungan, dan masyarakat.