RRI.CO.ID, Denpasar — Sebanyak 20 orang resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah dilantik dan diambil sumpah kewarganegaraannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, Selasa 18 Agustus 2026. Dalam kesempatan yang sama, Eem juga melantik seorang pejabat fungsional Analis Pengelolaan APBN.
Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Ruang Darmawangsa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen kebangsaan bagi para WNI baru sekaligus penguatan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.
Eem menegaskan, menjadi WNI bukan sekadar memperoleh status dan hak sebagai bagian dari negara, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menaati hukum, menjunjung Pancasila, melaksanakan kewajiban, dan memberikan kontribusi bagi bangsa.
“Menjadi Warga Negara Indonesia bukan hanya tentang memperoleh status kewarganegaraan, tetapi juga tentang menerima tanggung jawab untuk menjunjung tinggi Pancasila, menaati hukum, melaksanakan kewajiban, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara,” ujar Eem.
Ia berharap pengambilan sumpah tersebut menjadi awal bagi para WNI baru untuk benar-benar menjadi bagian dari Indonesia dan ikut berkontribusi dalam pembangunan. Eem juga mengingatkan 20 WNI yang baru dilantik untuk segera menyelesaikan kewajiban administratif setelah pengambilan sumpah kewarganegaraan.
Para peserta diberikan waktu 14 hari kerja untuk mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing kepada instansi yang berwenang. Penyelesaian kewajiban tersebut menjadi bagian dari tertib administrasi kewarganegaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Eem melantik dan mengambil sumpah seorang pegawai Kanwil Kementerian Hukum Bali sebagai Analis Pengelolaan APBN. Eem mengatakan jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Setiap rupiah APBN harus dikelola dengan integritas dan dipertanggungjawabkan. Orientasi kita bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat dan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat di Bali,” tegasnya.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat kolaborasi dan komunikasi internal serta memberikan pendampingan teknis secara proaktif kepada para pengelola kegiatan. Menurut Eem, pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu fondasi penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali berjalan optimal.
Pelantikan berlangsung tertib dan lancar. Dua agenda tersebut menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada negara dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, baik dengan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara maupun melalui profesionalitas dan integritas sebagai aparatur negara. Kanwil Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....