Kanwil Kemenkum Perkuat Dukungan Pembangunan Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Denpasar — Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus melindungi identitas dan kekayaan budaya Bali. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penguatan ekosistem hukum dan pelindungan kekayaan intelektual.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Mustiqo Vitra Ardhiansyah dalam Upacara Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Jumat 14 Agustus 2026. Mengusung tema "Suci Lascarya, Nusa Wijaya" yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali, peringatan tahun ini menekankan pentingnya ketulusan, integritas, gotong royong, dan tanggung jawab dalam setiap karya serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat menjadikan hari jadi sebagai momentum merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menjaga masa depan Bali. “Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak tahun 1958 sampai saat ini dengan berbagai kemajuan dan prestasi yang dicapai, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dalam menghadapi dinamika lokal, nasional, dan global,” ujar Koster.

Memasuki usia ke-68, arah pembangunan Bali diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Regulasi tersebut mengakui karakteristik dan kekhususan Bali, termasuk keberadaan desa adat, subak, kebudayaan, kearifan lokal, serta nilai-nilai Sad Kerthi.

Landasan hukum tersebut diperkuat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Koster menilai periode 2025–2030 menjadi tahap awal yang sangat menentukan dalam pelaksanaan haluan pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan.

“Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali lima tahun ke depan akan menjadi pondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang zaman,” jelasnya.

Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Kanwil Kemenkum Bali terus mengambil peran melalui penguatan ekosistem hukum yang mendukung pembangunan daerah. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui fasilitasi pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum, serta penguatan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pelindungan terhadap ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan berbagai produk kreatif masyarakat dinilai penting untuk menjaga identitas Bali sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Dukungan Kanwil Kemenkum Bali tersebut sejalan dengan enam bidang prioritas pembangunan Bali 2025–2030 melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Prioritas itu meliputi adat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal; kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial serta ketenagakerjaan; transformasi ekonomi melalui Ekonomi Kerthi Bali; infrastruktur dan transportasi; lingkungan, kehutanan dan energi; serta Bali Pulau Digital dan keamanan Bali.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan pihaknya berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Momentum Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali menjadi penguat komitmen Kanwil Kemenkum Bali untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang berdampak, melindungi kekayaan intelektual dan budaya Bali, serta mendukung terwujudnya Bali yang berkualitas, unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan secara Niskala-Sekala”, jelasnya.