RRI.CO.ID, Denpasar- Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Bali, mengungkap adanya lonjakan kasus kehamilan, yang memicu maraknya praktik pernikahan dini pada anak usia 13 tahun. Fenomena sosial ini menjadi sorotan utama, karena berdampak langsung pada kesiapan fisik dan mental calon ibu muda di Bali.

Komisioner KPAD Provinsi Bali, Lilik Ismurtono Santoso mengungkapkan data keprihatinan terkait ketimpangan antara jumlah kehamilan anak dan permohonan lisensi resmi. "Dari hampir dua ribu kasus kehamilan anak yang tercatat, hanya sekitar tiga ratus pasangan yang mengajukan dispensasi kawin secara resmi ke lembaga peradilan," ungkap Ismurtono Santoso ketika berbincang dalam program acara Obrolan Komunitas di Pro 4 RRI Denpasar, Jum’at, 31 Juli 2026.

Ismurtono Santoso menambahkan, rendahnya angka dispensasi kawin resmi, menunjukkan bahwa mayoritas kasus pernikahan anak, belum terjangkau oleh pendampingan hukum serta perlindungan kesehatan yang memadai. Kondisi tersebut memicu risiko sosial baru seperti putus sekolah, kemiskinan berulang, hingga tingginya angka potensi perceraian di usia muda.

Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, Ismurtono Santoso meminta seluruh pemangku kepentingan, untuk memperketat edukasi kesehatan reproduksi di sekolah maupun lingkungan masyarakat. "Kita semua harus bergerak bersama menekan angka pernikahan anak, demi menyelamatkan kualitas tumbuh kembang generasi penerus Bali," tegas Ismurtono Santoso.

Ismurtono Santoso menjelaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, melalui pendekatan edukasi keluarga, pembinaan moral, serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mengeksploitasi anak. Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi perlindungan anak, menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai masalah tersebut.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat, Ismurtono Santoso optimistis, angka kehamilan tak terencana serta pernikahan usia dini, dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang. Perlindungan menyeluruh bagi anak-anak di Bali, dipastikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.