RRI.CO.ID, Denpasar - Pemilih pemula umumnya mengenal pemilu sebagai momentum untuk menentukan pemimpin melalui pemberian suara di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, tidak banyak yang memahami bagaimana proses tersebut dijaga agar tetap berlangsung jujur, adil, dan berintegritas.

Berangkat dari kondisi itu, Bawaslu Bali memperkenalkan fungsi dan peran pengawasan pemilu kepada para pelajar melalui program TAKSU (Transformasi Anak Muda Kawal Demokrasi dan Pemilu) Volume II. Program yang digelar di SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar, Senin 3 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Bali membangun pemahaman bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga pada hadirnya masyarakat yang memahami bagaimana proses demokrasi dijaga sejak awal hingga akhir tahapan pemilu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki mandat yang lebih luas daripada sekadar menerima laporan pelanggaran. Lembaga ini juga menjalankan fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran, mengawasi seluruh tahapan pemilu, menangani dugaan pelanggaran, hingga menyelesaikan sengketa proses pemilu.

"Kami ingin generasi muda memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin. Ada proses panjang yang harus dijaga bersama agar setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Di situlah Bawaslu hadir, dan di situlah masyarakat, termasuk generasi muda, dapat mengambil peran melalui pengawasan partisipatif," ujar Ariyani.

Menurutnya, pengawasan partisipatif merupakan bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Keterlibatan publik menjadi penting karena pengawasan tidak mungkin hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Semakin banyak masyarakat memahami aturan kepemiluan, semakin besar pula peluang mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam kesempatan tersebut, Ariyani juga mengajak para pelajar untuk mulai mengenali hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Meski sebagian peserta belum memasuki usia sebagai pemilih, mereka dinilai tetap memiliki ruang untuk berkontribusi, mulai dari menyebarkan informasi yang benar, mengedukasi lingkungan sekitarnya, hingga menolak praktik-praktik yang mencederai demokrasi seperti politik uang dan penyebaran hoaks. Ia menegaskan bahwa memasuki usia 17 tahun, generasi muda harus memastikan dirinya telah terdaftar dalam daftar pemilih serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Sebelum menentukan pilihan, pemilih pemula juga didorong untuk mengenali rekam jejak calon dan tidak mudah dipengaruhi oleh iming-iming ataupun tekanan dari pihak mana pun. "Gunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab. Jangan pernah menjadikan uang atau pemberian sebagai dasar menentukan pilihan. Demokrasi yang berkualitas lahir dari pemilih yang bebas, sadar, dan berintegritas," tegasnya.

Selain memberikan pemahaman mengenai fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu Bali juga mengajak para pelajar menjadi bagian dari gerakan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan informasi positif mengenai demokrasi dan kepemiluan. Kepala SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar, Ni Nyoman Janiartini, mengapresiasi kehadiran Bawaslu Bali yang memberikan pendidikan politik kepada para siswa.

Menurutnya, pemahaman mengenai demokrasi perlu ditanamkan sejak dini agar para pelajar memiliki bekal ketika memasuki usia sebagai pemilih. "Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut. Pendidikan demokrasi menjadi bekal penting bagi peserta didik agar mereka tidak hanya memahami hak pilihnya, tetapi juga mengerti pentingnya menjaga kualitas demokrasi," ujarnya.

Salah seorang peserta mengaku sosialisasi tersebut memberikan perspektif baru mengenai pemilu. Selama ini, ia memahami pemilu hanya sebagai proses memilih pemimpin, namun kini menyadari bahwa terdapat mekanisme pengawasan yang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi.

Melalui program TAKSU, Bawaslu Bali berharap semakin banyak generasi muda yang memahami bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Pemahaman itulah yang diharapkan menjadi fondasi lahirnya partisipasi publik yang semakin kuat dalam setiap penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.