RRI.CO.ID, Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Bali menggelar penyusunan Laporan Keuangan Biaya Operasional Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali.

Penyusunan laporan keuangan dibuka Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali, H. Nasihudin. Kegiatan ini diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenhaj Bali serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota se-Bali bersama petugas teknis pengelola keuangan haji.

Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali, H. Nasihudin, menegaskan penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tepat sasaran. "Kami berharap laporan keuangan hari ini tuntas, bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata dari akuntabilitas," ujarnya.

Melalui penyusunan laporan secara bersama, seluruh peserta melakukan pembahasan terhadap aspek administrasi dan pertanggungjawaban biaya operasional haji. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai kendala administrasi sehingga laporan dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

H. Nasihudin mengatakan laporan keuangan yang akurat menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang akuntabel. "Laporan pertanggungjawaban harus disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan," katanya.

Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali berharap penyusunan laporan keuangan operasional haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dapat selesai tepat waktu serta menjadi wujud pengelolaan anggaran yang profesional, transparan, dan akuntabel.