RRI.CO.ID, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi biru sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Ir. I Nengah Bagus Sugiarta, mengatakan pengelolaan sektor kelautan di Bali telah didukung tata ruang laut yang terintegrasi dengan wilayah daratan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan.

"Objek masyarakat pesisir yang kami kelola bukan hanya nelayan, tetapi juga pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pelaku wisata bahari. Semua memiliki peran penting dalam pemanfaatan potensi kelautan Bali," ujar Bagus Sugiarta.

Ia menjelaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui penerapan lima program ekonomi biru, mulai dari perlindungan kawasan konservasi hingga pengendalian sampah plastik di laut. Program tersebut juga diiringi pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal agar sumber daya laut tetap terjaga.

"Kalau sampah sudah masuk ke laut akan jauh lebih sulit ditangani. Dampaknya bukan hanya merusak terumbu karang, tetapi juga dapat menjadi mikroplastik yang membahayakan ikan, penyu, paus, dan biota laut lainnya," ungkapnya.

Selain menjaga kelestarian laut, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana penangkapan dan penguatan fasilitas pascapanen. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Bali diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus menjadi percontohan bagi kawasan pesisir lainnya.